BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Sosial Politik dan Kewarganegaraan
Tiga Makna Naiknya Dana Parpol

Dana dari rakyat (melalui APBN) untuk parpol dinaikan 10 kali lipat. Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Dengan keputusan tersebut dan merujuk hasil pemilu 2014, maka kemungkinan tiga partai besar akan mendapat bagian paling banyak. PDI Perjuangan akan mendapatkan dana kurang lebih Rp23 miliar, disusul Golkar sekitar Rp18 miliar, dan Gerindra sekitar Rp14 miliar.

Tentu ini bukan peristiwa biasa, tetapi episode penting sebuah pola transaksional antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif. Lalu apa makna di balik kenaikan dana parpol tersebut? Dalam perspektif politik, setidaknya ada tiga makna di balik naiknya dana parpol.

Pertama, rezim politik menginginkan biaya parpol dibiayai rakyat melalui APBN dengan harapan biaya politik tidak banyak dikeluarkan dari kocek pribadi atau pemilik modal, sehingga meminimalisir praktik curang atau bahkan praktik koruptif dalam berpolitik. Spirit ini penting agar politik makin bersih dan parpol tidak dikendalikan pemilik modal.

Tetapi, problemnya siapa yang bisa menjamin bahwa praktik korupsi politik akan hilang setelah dana parpol naik? Selain itu mekanisme audit dana parpol perlu jelas, karena itu menyangkut angka ratusan miliar yang berpotensi untuk dikorupsi. Kualitas kader parpol dan akuntabilitas parpol dipertaruhkan.

Kedua, persetujuan pihak eksekutif  (Presiden) yang ditepresentasikan melalui persetujuan Menteri Keuangan atas kenaikan dana parpol. Itu artinya ada kesepakatan politik antara Pemerintah dengan DPR. Kesepakatan yang paling mungkin adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan hingga 2019.

Dalam bahasa lain agar DPR yang memang isinya adalah dari partai politik, minimal tidak bersuara lantang atau kritis lagi hingga 2019. Kalau  hal itu yg terjadi artinya sampai 2019 kemungkinan besar rakyat hanya akan nonton drama politik saja.

Senada dengan makna kedua ini, secara politik bisa saja ditafsirkan sebagai investasi politik Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaju sebagai pasangan pada pilpres 2019.

Ketiga, kenaikan dana parpol adalah pemenuhan hak anggaran DPR belaka yang memang sudah waktunya untuk dikabulkan pihak eksekutif. Pemenuhan ini dengan harapan-harapan tertentu. Jika ini yang terjadi, seharusnya ada semacam pemahaman di kalangan anggota DPR bahwa naiknya dana parpol itu semata hak DPR, tetapi tidak menumpulkan fungsi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Bersikap kritis adalah fungsi pengawasan DPR yang harus tetap dijalankan DPR meski partainya mendapatkan 10 kali lipat lebih kenaikan dana parpol.

Pertanyaanya adalah, bisakah DPR tetap kritis meski dana partainya dinaikan? Jawabanya adalah wallahu a'lam (hanya Tuhan yang tahu). Ada sedikit pesimisme, tetapi bolehlah kita beri sedikit harapan untuk DPR bersikap kritis. Meski harapan pada DPR itu seringkali dijawab dengan kepalsuan, sebelas duabelas dengan sejumlah pihak eksekutif yang juga sering 'PHP'. (cmk)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF