BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI
Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS

Menanggapi masalah kecurigaan pihak asing terhadap BPS, dapat diberikan tanggapan pertama, sebetulnya bukan masalah data BPS direkayasa. Yang jelas data itu valid dan juga sudah diuji kebenarannya. Metodenya juga secara berkala dilihat dan juga dipantau oleh lembaga-lembaga internasionl seperti  World Bank (WB) dan IMF. 

WB dan IMF membuat beberapa forecasting tentang Indonesia juga berdasarkan data BPS. Artinya sudah dikenal secara internasional. 

Yang kemarin diragukan oleh economist dari capital economist, memang bisa saja data melemah karena bagaimanapun metode itu tidak ada yang sempurna apalagi jika bicara data collection di Indonesia memang masih banyak kelemahan. Masih ada saja noise, dan banyak data lain yang punya kecenderungan agak bias, tetapi pastinya metode yang diterapkan sudah tepat.

Ditempat lain pun jika kita bicara data dan fakta di lapangan pasti akan ada selisih. Toh kemarin ketika BPS melakukan forecasting ekonomi mayoritas ekonom punya pendapat yang tidak banyak jauh berbeda dengan data yang dipublish BPS. 

Kalau bicara konsensus para ekonom memang angkanya sekitar 4,95 persen – 5,05 persen. Artinya, hal itu masih berada dalam wilayah control para ekonom. 

Sehingga kemudian kami rasa data BPS sampai saat ini masih cukup reliable. Kalaupun datanya masih mengandung beberapa kelemahan, memang iya. Tapi secara reliability sepertinya masih cukup reliable

Perihal tidak adanya data pembanding di dalam negeri, pastinya tidak semudah itu. Walaupun untuk data pembanding memang bisa saja. tetapi yang memang memiliki sumberdaya untuk melakukan itu hanya BPS. Untuk mencari data dibutuhkan biaya mahal dan BPS sudah memiliki Tacit knowledge, dan memiliki cukup akumulasi pengetahuan sehingga kalaupun ada institusi yang ingin melampirkan data pembanding maka secara kualitas tidak akan bisa melebihi BPS, karena BPS sudah memiliki sumberdaya melimpah dan melakukannya sudah puluhan tahun.

Jadi kalau ada yang ingin masuk melakukan hal seperti BPS maka akan sangat mahal sekali.
Di negara-negara lain di dunia juga masing-masing memiliki statistical office atau “BPS”. Saya rasa hal itu merupakan best practise dimanapun dan tidak harus ada data pembanding. Justru yang perlu ada kebijakan yang for the data. Kalau ada banyak data tersebar dimana-mana maka risiko yang timbul bisa menimbulkan banyak noise

Maka akan sangat baik jika BPS kita beri kewenangan untuk hal hal itu, dan bahkan diberikan semacam anggaran tambahan untuk survei-survei yang dibutuhkan guna melengkapi keberadaan datanya. Misalnya untuk data konsumsi yang sekarang lebih banyak diperoleh dari Susenas. 

Data Susenas sepertinya juga banyak noise dan tidak terlalu “bersih” juga atau bias, untuk kemudian menjadi pembanding seharusnya bukan berasal dari institusi lain tetapi BPS bisa melakukan survey lain terkait konsumsi. 

Juga, BPS bisa melakukan semacam triangulasi atau checking data dari Susenas misalnya. Hal itu bisa saja dilakukan tapi tentunya butuh tambahan anggaran.

Jadi baiknya fokus ke BPS saja, bagaimana kemudian bisa memperkuat BPS. Ongkosnya akan sangat mahal kalau misalnya BPS merekayasa data. Karena jika itu ketahuan maka akibatnya tidak akan dipercaya lagi. 

Pastinya hal itu merupakan tuduhan serius karena ketika pemerintah melakukan fraud bisa menyebabkan investasi yang akan masuk semakin sedikit serta bisa memicu capital outflow. jadi saya rasa tidak pada tempatnya untuk menuduh BPS merekayasa data. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir