BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Partner DDTC
Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain

Terkait dengan “tax ratio”, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan definisi “tax” dalam kata “tax ratio”. Karena, ada perbedaan definisi “tax” yang dipergunakan oleh suatu negara dibanding dengan negara lainnya. Tanpa membedah apa yang dimaksud dengan “tax”, kita akan keliru ketika langsung membandingkan angka “tax ratio” suatu negara dengan negara lain.

Dalam konteks international, berikut beberapa pengertian yang dimaksud dengan pengertian “tax ratio”. Secara umum pengertian tax ratio, yaitu rasio antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, pengertian pajak atau “tax” berbeda antara satu lembaga internasional dengan yang lainnya.

Menurut IMF, mendefinisikan penerimaan pajak sebagai penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah (pusat maupun daerah) secara langsung maupun yang berasal dari lembaga atau badan usaha yang dikontrol oleh pemerintah.

Pajak terdiri dari enam komponen, yaitu: (i) pajak atas penghasilan, keuntungan; (ii) pajak atas gaji atau upah; (iii) pajak atas properti; (iv) pajak atas barang dan jasa; (v) pajak atau bea atas perdagangan internasional dan transaksi-transaksinya; dan (vi) pajak-pajak lainnya

Sedangkan menurut OECD, cakupan penerimaan “pajak” yang lebih luas lagi, yaitu dengan memasukkan kontribusi jaminan sosial sebagai komponen penerimaan pajak.

Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Pertama, dalam pengertian yang sangat luas, dimaksud dengan “tax” meliputi: pajak-pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak, pungutan yg dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai, penerimaan sumber daya alam migas dan pertambangan umum.

Kedua, dalam pengertian yang luas (atau disebut juga dengan rasio“perpajakan”), meliputi pajak-pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan pungutan yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Ketiga, dalam pengertian yang sempit (atau disebut dengan rasio “pajak”), meliputi hanya atas pajak-pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak saja.

Kalau kita lihat, pengertian “tax ratio” negara Indonesia dibandingkan dengan pengertian IMF, “tax ratio” kita hanya mencakup penerimaan dari pemerintah pusat saja, sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak dicakup.

Apabila dibandingkan dengan OECD, pengertian “tax ratio” kita tidak memasukan penerimaan kontribusi jaminan sosial.

Jadi, tidak bijak dan tidak tepat “tax ratio” negara kita jika diperbandingkan langsung dengan negara-negara lain tanpa melalui penyesuaian pengertian definisi “tax”. (Pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar