BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Partner DDTC
Tidak Bijak Membandingkan Negara Lain

Terkait dengan “tax ratio”, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dulu apa yang dimaksud dengan definisi “tax” dalam kata “tax ratio”. Karena, ada perbedaan definisi “tax” yang dipergunakan oleh suatu negara dibanding dengan negara lainnya. Tanpa membedah apa yang dimaksud dengan “tax”, kita akan keliru ketika langsung membandingkan angka “tax ratio” suatu negara dengan negara lain.

Dalam konteks international, berikut beberapa pengertian yang dimaksud dengan pengertian “tax ratio”. Secara umum pengertian tax ratio, yaitu rasio antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, pengertian pajak atau “tax” berbeda antara satu lembaga internasional dengan yang lainnya.

Menurut IMF, mendefinisikan penerimaan pajak sebagai penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah (pusat maupun daerah) secara langsung maupun yang berasal dari lembaga atau badan usaha yang dikontrol oleh pemerintah.

Pajak terdiri dari enam komponen, yaitu: (i) pajak atas penghasilan, keuntungan; (ii) pajak atas gaji atau upah; (iii) pajak atas properti; (iv) pajak atas barang dan jasa; (v) pajak atau bea atas perdagangan internasional dan transaksi-transaksinya; dan (vi) pajak-pajak lainnya

Sedangkan menurut OECD, cakupan penerimaan “pajak” yang lebih luas lagi, yaitu dengan memasukkan kontribusi jaminan sosial sebagai komponen penerimaan pajak.

Nah, bagaimana dengan Indonesia?

Pertama, dalam pengertian yang sangat luas, dimaksud dengan “tax” meliputi: pajak-pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak, pungutan yg dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai, penerimaan sumber daya alam migas dan pertambangan umum.

Kedua, dalam pengertian yang luas (atau disebut juga dengan rasio“perpajakan”), meliputi pajak-pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak dan pungutan yang dikelola oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Ketiga, dalam pengertian yang sempit (atau disebut dengan rasio “pajak”), meliputi hanya atas pajak-pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak saja.

Kalau kita lihat, pengertian “tax ratio” negara Indonesia dibandingkan dengan pengertian IMF, “tax ratio” kita hanya mencakup penerimaan dari pemerintah pusat saja, sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak dicakup.

Apabila dibandingkan dengan OECD, pengertian “tax ratio” kita tidak memasukan penerimaan kontribusi jaminan sosial.

Jadi, tidak bijak dan tidak tepat “tax ratio” negara kita jika diperbandingkan langsung dengan negara-negara lain tanpa melalui penyesuaian pengertian definisi “tax”. (Pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional