BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010
Tidak Ada yang Perlu Dikhawatirkan

Terdapat beberapa analisis di media dan media sosial terkait pembentukan holding tambang. Dari berbagai analisis tersebut saya simpulkan ada 4 (empat) isu yang mengemuka, Pertama, pembentukan holding seakan upaya menghindari pengawasan DPR terhadap BUMN. Ini kurang tepat karena pengawasan DPR dapat dilakukan seluruh BUMN dan anak perusahaan - bahkan ke swasta pun bisa melakukan pengawasan. Tidak sedikit swasta seperti Freeport dan lain-lain biasa dipanggil oleh DPR. Pada dasarnya pengawasan ke BUMN dan anak atau cucu atau cicit perusahaan oleh DPR semua dapat dilakukan melalui Kementerian BUMN sebagai mitra kerja DPR.

Kedua, perubahan BUMN menjadi anak perusahaan dan tidak lagi sebagai persero akan menjadikan perusahaan ex BUMN (PTBA, Antam, Timah) seakan tidak lagi tunduk pada aturan BUMN. Pendapat ini juga kurang tepat karena dalam anak perusahaan tersebut terdapat saham merah putih yang dimiliki langsung pemerintah dan memiliki hak “veto” terhadap keputusan RUPS. Sehingga sebenarnya walau berubah status menjadi anak perusahaan pengelolaannya tetap sama seperti BUMN. Bahkan dalam PP 72/2016 semakin dipertegas bahwa anak perusahaan ex BUMN perlakuannya sama dengan BUMN.

Ketiga, seakan dengan diubahnya status BUMN Persero menjadi anak perusahaan BUMN maka penjualan aset atau privatisasi tidak lagi memerlukan persetujuan DPR. Ini juga salah karena selain penjelasan seperti butir 2, dalam UU Keuangan Negara bahwa apabila terdapat saham pemerintah dalam perusahaan apapun baik swasta, asing, apalagi saham di BUMN maka jika pemerintah mau menjual saham perusahaan tersebut maka harus persetujuan DPR.

Keempat, dengan berubahnya status perusahaan tambang BUMN menjadi non BUMN maka akan kehilangan hak-hak istimewa. Ini juga tidak benar karena dengan penegasan pemerintah dalam PP 72/2016 bahwa anak perusahaan eks BUMN perlakuannya sama dengan BUMN maka hak tersebut tidak hilang. Apalagi dalam PP pembentukan holding pasti akan lebih ditegakkan lagi.

Intinya bahwa ini langkah restrukturisasi korporasi murni yang ditujukan untuk membesarkan BUMN dan tidak perlu ada yang ditakutkan karena tidak ada yang perlu ditakutkan.

Kita sudah memiliki Holding Pupuk, Semen, PTPN, dan Kehutanan semua berjalan baik-baik saja, empat hal yang ditakutkan tersebut tidak terjadi apalagi dengan PP 72/2016 yang makin menegaskan posisi BUMN dan anak usahanya.

Sebagai informasi bahwa PP 77/2016 sebagai salah satu landasan pembentukan holding sudah melalui yudicial review UU oleh MA dan sudah diputuskan oleh MA bahwa PP tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang yang ada.

Info tambahan tentang posisi aset negara di BUMN beserta cucu, cicit atau perusahaan kerjasama. Demikian juga terhadap perusahaan atau lembaga yang ada saham pemerintah di berbagai tempat: Dalam keuangan negara ada 2 kelompok aset negara, yaitu pertama, aset negara yang tidak dipisahkan atau yang dimiliki langsung oleh pemerintah dan digunakan/dikuasai oleh kementerian atau lembaga

Kedua, aset negara yang dipisahkan di BUMN (termasuk aset BUMN di anak atau cucu, atau cicit, atau perusahaan kerjasama) dan lembaga atau perusahaan lain seperti saham di Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan lain-lain. Dengan demikian maka aset BUMN, cucu, cicit, atau perusahaan kerjasama adalah aset negara yang dipisahkan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)