BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Tidak Ada Kompromi Pada Kasus Korupsi

Nota kesepahaman (MoU) tiga pihak (Kemendagri, Polri, dan Kejagung) harus diarahkan kepada percepatan pembangunan berbasis APBN/APBD yang bebas dari korupsi. Pembangunan suatu daerah baik fisik maupun non fisik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan rakyat berhak menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana APBN/APBD.

Terobosan menuju pelaksanaan pembangunan yang baik dan bebas korupsi boleh saja dilakukan, bahkan harus didukung. Namun apabila nota kesepahaman itu menabrak bahkan mengeliminir undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan derivasinya, tentu harus ditolak.  

Korupsi itu termasuk extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang mengancam masa depan Negara. Jika dibiarkan korupsi bisa merusak moral bangsa dan menghancurkan Negara. Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, namun perlu ada terobosan hukum (hukum progresif) untuk memperkuat regulasi yang sudah ada.

Akhirnya kita harus sepakat bahwa "toleransi atau kelonggaran hukum" terhadap kasus yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi tidak boleh dan tidak dibenarkan. Selama sekurangnya dua alat bukti terpenuhi, maka penyelidikan tindak pidana korupsi dilanjutkan proses penyidikan dan seterusnya.

Korupsi itu kampungan.  Kata anak milenial "zaman now harus bebas korupsi". (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)