BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia
“The Comedy of Errors”

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 telah dimulai sejak Jumat 14 Juni lalu. Ada beberapa hal menarik--dalam proses pembuktian yang dilakukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi--di persidangan MK tersebut.  

Pertama, framing isu ancaman terhadap keselamatan saksi. Sebelum persidangan perdana (14/6) dimulai, tim hukum BPN telah mengeluarkan isu tentang ancaman keselamatan terhadap para saksi yang akan mereka ajukan dalam persidangan, bahkan BPN telah mengajukan permohonan jaminan keselamatan atas para saksi kepada lembaga perlindungan saksi (LPSK), meski tak dapat dipenuhi karena limitasi dari regulasi yang mengaturnya.

Dalam persidangan, ancaman keselamatan terhadap para saksi dapat disimpulkan sebagai asumsi subjektif belaka. Tak ada bukti menyakinkan dari setiap saksi yang dapat dirujuk sebagai ancaman nyata dan langsung terhadap keselamatan dari para saksi tersebut. Dengan demikian, hal itu menguatkan dugaan adanya upaya framing negatif dari tim hukum BPN terhadap proses sengketa hasil Pilpres 2019 yang tentu saja hendak ditujukan secara langsung atau tak langsung untuk menyerang incumbent.

Framing bahwa ada pihak tertentu yang ingin menggagalkan upaya pengungkapan kebenaran dalam sidang MK itu ternyata tidak efektif sama sekali untuk menaikkan citra tim hukum BPN sebagai pembela kebenaran di mata publik. Ini kegagalan pertama dari tim hukum BPN.

Kedua, strategi “Zonasi” saksi yang gagal total. Beberapa saksi yang dihadirkan untuk membuktikan adanya tindak kecurangan dalam Pilpres 2019 justru berasal dari wilayah di mana Prabowo-Sandi unggul perolehan suaranya. Saksi ahli IT (DPT dan Situng KPU) juga mengambil sample kasus dari wilayah Jawa Barat (Bogor) di mana Prabowo-Sandi memenangi perolehan suara.

Tentu saja pihak Termohon (KPU RI) dapat menangkisnya dengan mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tim hukum BPN tak mempunyai strategi yang jitu, baik dalam pengambilan sample kasus maupun dalam mengorganisir para saksinya.

Atau dengan lebih lunak dapat dikatakan bahwa tim hukum BPN hanya kurang persiapan. Mungkin karena terlalu fokus pada materi gugatan, sehingga lupa menyusun strategi persidangan. Semestinya, para saksi dapat diambil secara purposive mewakili persebaran wilayah di mana Prabowo-Sandi dirugikan atau kalah dalam perolehan suara.

Ketiga, bingung menempatkan siapa yang harus jadi saksi dan ahli? Said Didu, mantan Sekretaris Kementrian BUMN, sudah tentu sangat menguasai persoalan BUMN. Karena itu ia akan lebih efektif untuk ditempatkan sebagai saksi ahli dari pada sebagai saksi perkara, karena salah satu point signifikan dari dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) justru ada di isu penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Isu BUMN dengan demikian menjadi krusial. Namun sangat disayangkan, tim hukum BPN hanya mendudukkannya sebagai saksi perkara.

Keempat, Zooming pada isu yang salah. Isu IT, terutama sorotan terhadap Situng online dari KPU, menjadi lebih dominan dibahas untuk mengorek dugaan kecurangan Pilpres. Hal ini pada hemat saya adalah kerugian telak dari pihak BPN, karena Situng online KPU adalah data sekunder dan tidak punya legal standing (keabsahan) dalam melegalisir hasil Pemilu (Pilpres). Ia hanya sarana untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik. Kewenangannya hanya berhenti sampai disitu.

Yang punya legal standing itu adalah on-paper dari dokumen C1. Key words-nya adalah, fokuslah pada yang “offline” dan bukan pada yang “online.” Karena data primernya, yang punya legal standing, adalah dokumen on-paper C1, bukan Situng KPU. Singkatnya, yang bisa “memaksa” diselenggarakannya Pilpres ulang hanyalah “error” pada dokumen C1, bukan pada Situng online.

Tugas tim hukum BPN pada hakekatnya hanya satu, membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Itu saja, tak lebih. Empat point di atas mengindikasikan bahwa hingga hari ini, tim hukum BPN masih belum performed, bahkan gagal dalam mengorkestrasi data dan manusia (saksi) sebagai satu kesatuan gerak yang efektif untuk memenangkan perkara.

Seandainya nanti BPN kalah di sidang MK, maka hanya ada dua kemungkinan; pertama, lemah dalam strategi orkestrasi, dan kedua, BPN memang tak punya cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menggugurkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin, atau setidaknya untuk mengadakan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah tertentu.

Mereka yang tidak punya cukup bukti yang kuat biasanya akan lebih banyak melakukan ‘political move’ di luar persidangan dan melakukan “framing” negatif ketimbang fokus pada materi persidangan. Inilah “The Comedy of Errors”, meminjam judul naskah drama dari Shakespeare, itu.

Masyarakat Indonesia berharap proses persidangan di MK yang dapat disaksikan secara terbuka dapat menjadi pendidikan politik dan hukum bagi publik.

Bila jumlah saksi dan ahli dibatasi oleh MK, maka saya cuma mau bilang bahwa “Sniper” tidak butuh banyak amunisi untuk menumbangkan lawan, asal digunakan secara tepat pada sasaran yang esensial. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)