BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Teror, Teroris Agama dan Politik

Kata ‘teror’, ‘teroris’, dan ‘terorisme’ sudah semakin terbiasa terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Salah satu yang mempopulerkan kata-kata tersebut adalah media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring (online) yang secara serentak memberitakan peristiwa yang terkait dengan aksi teror. 

Teror merupakan bentuk-bentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan terorisme melalui penggunaan cara ancaman, pemerasan, agitasi, fitnah, pengeboman, perusakan atau penghancuran, penculikan, intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Alat teror merupakan sarana yang digunakan dalam aksi teror yang dapat berupa selebaran, telepon, bom, dan berbagai senjata yang dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan.

Tujuan terorisme untuk melumpuhkan otoritas pemerintah atau kekuasaan ataupun kekuatan yang dianggap mengganggu sehingga dapat menerapkan mazhab dan/atau aliran yang dianut kelompok terorisme.

Fenomena terorisme saat  ini hampir mirip yang terjadi di ruang ekonomi dan politik di saat terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya ekonomi dan perebutan kekuasaan yang digunakan hanya kepentingan golongan tertentu. Sehingga melahirkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi dan sosial politik sebagai bentuk terorisme ekonomi dan politik yang terjadi pada rentang waktu bersamaan menuju tahun politik nasional.

Terorisme  akan sulit dihilangkan apabila tidak ada teladan dari pemerintah, para elite politik, dan tokoh agama  dalam menampilkan etika maupun norma yang bermartabat. Langkah awal memperbaiki komunikasi politik sebagai bentuk revolusi mental politik, karena inilah titik awal dinamika dan dialektika di mulai dengan baik dari setiap perbedaan.

Para elite dan tokoh agama (rekonstruksi berfikir) sudah semestinya berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat, mendidik masyarakat menjadi kritis dan konstruktif terhadap kebijakan, dan terus berjuang untuk menyejahterakan masyarakatnya. Membangun moralitas politik dan hukum  secara terus-menerus harus dilakukan agar semakin banyak kekuatan yang mengedepankan masyarakat mencapai keadilan yang bijaksana.

Pemerintah, elite politik dan tokoh agama harus terus-menerus mendorong perbaikan lembaga hukum dan instrumen hukum agar setiap kejahatan teror yang di timbulkan teroris, yang melahirkan terorisme, tertangani dengan baik dan cepat sehingga tidak menjadi virus. Sehingga masyarakat tidak dibiarkan mencari jalannya sendiri demi kebenarannya sendiri, seperti yang telah terjadi pada saat ini.

Artinya pula bahwa instrumen dan lembaga baik itu politik, hukum dan ekonomi serta agama berjalan bergerak mencari solusi pada pondasi kemerdekaan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga mampu menjamin keadilan yang bijaksana dan kemakmuran  bersama, bukan individu ataupun kelompok tertentu yang terjadi saat ini. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan