BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana
Teror Bom Tak Akan Menghambat Gerakan Ganyang Korupsi dan Koruptor

Yang pasti gerakan anti korupsi mengganggu mereka yang korup dan hidup kotor mau menjadikan gerakan anti korupsi sebagai gerakan nasional yang mengancam para koruptor, para penyuap dan mau memeras warga negara jujur untuk tunduk kepada ancaman dan praktik korup yang menguntungkan mereka. Ruang para koruptor semakin sempit apalagi dengan pembersihan lembaga peradilan, dimana hakim dan panitera pengadilan makin banyak tertangkap dan para advokat yang biasanya jadi perantara dan provokator suap sogok judicial corruption makin membuat mereka jeri.

Para pengusaha sekarang harus menghadapi kenyataan pemerintah sekarang serius memerangi koruptor dan kebocoran anggaran belanja negara semakin diawasi ketat dan aksi anti korupsi itu wajar saja kalau Indonesia ingin menjadi negara bermartabat dan teratur management ketatanegaraannya harus ditata seperti ini.

Para pengusaha mengeluh bisnis sepi, tender banyak kendala dan alasan-alasan lain. padahal itu biasa dinegara maju demokratis dan bersih mereka tidak biasa dengan legalitas maunya melanggar hukum karena menguntungkan kocek mereka. Pemerintah harus maju terus dan KPK harus mendukung pembersihan sistem hukum Indonesia. Berapa banyak kementrian yang mendukung program anti korupsi tetap itu akan bergulir terus seperti bola salju.

Legislasi UU korupsi harus diperkuat dengan UU anti korupsi di sektor swasta yang belum ada di RI dan sebagai signatory UNCAC kita harus punya perangkat UU anti korupsi sektor swasta. Baru gerakan nasional anti korupsi semakin hebat dan sulit dibendung. Selain legislasi juga putusan pengadilan harus mendukung memidanakan para koruptor dengan hukuman berat. Hukuman bagi pengusaha 2 tahun dalam kasus e-KTP sungguh tidak sesuai dengan semangat anti korupsi.

Disatu sisi, Kementerian Olahraga dan Kementerian PU tidak memberi contoh yang baik semoga tuntas penyidikan dan penegakan hukumnya, mudah-mudahan bom teror dua pimpinan KPK tidak ada hubungan dengan ancaman anti gerakan ganyang korupsi dan koruptor. Polri harus tegas dan tuntas mengusut bom teror seperti kinerja mereka dalam mengungkap jaringan terorisme. Masayarakat dan civil society harus mendorong penuntasan kasus teror terhadap pimpinan KPK.

Selain itu, pelaksanaan hukuman koruptor harus diawasi privilege yang biasa diterapkan kepada para koruptor harus diawasi ketat sehingga tidak ada main mata karena suap dan gratifikasi atau hadiah yang dapat menghindar dari hukuman. Efek jera tidak akan ampuh kalau para narapidana korupsi dapat memperoleh privilege dan bukan rahasia lagi sikap anti korupsi belum melekat kepada para pejabat sipil, sehingga efek jera ini dapat diciptakan LP.

Pola hidup sederhana yang sudah lama dikumandangkan tidaklah mempan karena diganjal pola hidup mewah, hedonistis, kosumeristis dan materialistis. Ini hanya mempan kalau para pemimpin memberikan contoh hidup sederhana. Namun, ternyata itu bagaikan api jauh dari panggangnya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Ruang Steril Sopir Bus AKAP Belum Diatur             Susi Cuma Orang Kecil             Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar