BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)
Tegakkan Aturan, Tegakkan Harga Diri Bangsa (Bagian-2)

Soal sindikasi bank untuk Inalum, kita harus sadari bahwa yang namanya sektor migas, mineral dan batubara seandainya melakukan investasi umumnya dana sendiri itu tidak akan lebih dari 50 persen, dan umumnya memakai uang pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Sebaliknya lembaga keuangan ini pun akan mudah untuk mengucurkan kredit kalau prosek bisnis dari tambang atau migas itu memang bagus. Artinya, pak Budi Sadikin itu pasti sudah menghitung secara bisnis. Begitu pula Freeport. Jadi kalau tidak menguntungkan ‘ngapain’ juga mereka ngotot. Artinya kan kita tahu bahwa ini bakal menguntungkan. Kalau prospek menguntungkan, maka kredit juga akan mudah diperoleh. 

Nah, kalau menguntungkan maka kita tidak perlu khawatir asal pengelolaannya benar maka kita akan sanggup membayar kembali kredit itu. jadi tidak perlu khawatir juga nanti akan dicaplok oleh si pemberi kredit. Itu pentingnya pengelolaan yang benar, tidak ada manipulasi dan tidak ada penumpang gelap. Hal ini yang benar-benar harus dijaga oleh presiden Jokowi, jangan sampai ada teman-temannya yang berniat mengambil keuntungan dari situ. Kalau itu terjadi maka Inalum akan jadi sapi perah. 

Jadi soal HoA itu, sepanjang pemerintah sendiri tidak ada yang coba-coba untuk mengambil keuntungan atau tidak ada penumpang gelapnya--juga transparan--maka kemungkinan kesepakatan itu lanjut ke MoU memang ada. Tapi kita harus berani tegas. Kedua, kita juga harus siap-siap dengan kelakuan Freepot yang jahat dan cuma ingin menang sendiri. Celakanya dari kita sendiri ada juga penjahatnya yang ingin dapat untung. Jika itu terjadi, maka nanti negosiasinya tidak akan optimal dan negara dirugikan. Sebagai contoh misalnya pada 1990 an awal ketika ditemukan cadangan baru, lalu ada oknum  minta kontraknya diperbaharui dan bukan perpanjangan kontrak. Kalau perpanjangan maka artinya itu sejak tahun 1967 sampai ke 50 tahun akan berakhir pada 2021. Tapi lalu pihak kita setuju dengan kontrak baru, yang artinya sampai ke 2041. Nah, disitu mungkin saja dari kita ada penjahatnya yang ingin itu dibuat kontrak baru sehingga dihitung dari 1990 an itu akan berakhir di 2041 bukan 2021.  Dari sana sebetulnya bisa ditelusuri apakah ada oknum yang melakukan kejahatan seperti itu dan dilindungi, dan FI mendapat keuntungan dari perbuatan itu lalu kita diam saja. Padahal jika oknum itu dihukum maka FI juga akan bisa dihukum dan tidak perlu kita harus mengakui sampai 2041. 

Sekarang juga sama, jangan beri kesempatan jika ada oknum yang mentang-mentang berkuasa lalu kepentingannya diakomodasi. Termasuk kepentingan  untuk terpilih lagi lalu mengharap dukungan dari Amerika dan syarat-syarat kontrak FI dibuat fleksibel. Kalau begitu negara jadi dirugikan. Artinya, jangan menggunakan kontrak Freeport ini untuk kepentingan dukungan politik yang ujungnya negara dirugikan. Saya melihat gelagat itu yang terjadi. Indikasinya, FI sendiri belum mau menyerahkan posisi sebagai pengendali. Padahal dimana-mana jika ada pemilik saham mayoritas, maka dialah yang menjadi pengendali. Buat apa kita punya saham mayoritas tapi pengendalinya dari pihak lain? Itu sepertinya akan disetujui, dan tentu saja harus kita tolak. Tetapi jika itu yang terjadi maka ada yang tidak beres di negara ini. (pso)        

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF