BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)
Tegakkan Aturan, Tegakkan Harga Diri Bangsa (Bagian-1)

Menyikapi kesepakatan Head of Agreement (HoA) PT Freeport Indonesia (FI) dengan PT Inalum yang mewakili Indonesia saya sudah katakan bahwa harga 3,85 miliar dolar AS atau sekitar Rp53 triliun itu sebetulnya terlalu mahal. Jika kemudian Inalum menyatakan akan mampu menutupi utang-utangnya, maka  itu berbeda dengan harga beli. Jangan disangkut pautkan. Jadi kalau nanti misalnya belinya 5 miliar atau 6 miliar dolar AS, lalu dikatakan itu nanti bisa menutupi penjualan sampai 2041, itu juga bisa kan? Sebetulnya jangan begitu statement nya. Yang saya sampaikan adalah, kontrak tambang ini berakhir di 2021, lalu kalau bicara bisnis dan harga saham, yang kaitannya dengan peluang dan prospek bisnis ke depan, maka harga bisa tinggi bisa juga rendah kalau prospek itu bagus. 

Nah, bagaimana prospek akan bagus kalau kontraknya tinggal 4 tahun misalnya? Padahal kita punya wewenang untuk menentukan ini sampai 2021 atau 2041. Itu ada di tangan kita. Kan bodoh sekali kita ini kalau wewenang untuk memutuskan periode kontrak itu ada di tangan kita, lalu membuat harga yang kita beli lebih mahal? Kalau kita tahu prospek nya cuma sampai 2021 lalu membuat harga sahamnya jadi rendah, ‘ngapain’ juga kita bilang itu akan diperpanjang? Kalau kita mau harga belinya murah, maka kita jangan mau dipaksa untuk memperhitungkan prospek bisnis sampai 2041 mestinya. Seharusnya kita bertahan bahwa prospeknya cuma sampai sekian, dan itu ada di tangan kita untuk mempepanjang atau tidak.
Yang kedua, bukankah PT Freeport Indonesia (FI) telah melanggar aturan lingkungan. Sudah ada perhitungan solusinya. Jadi kalau kita mau tegakkan aturan, kita tidak perlu bayar mahal-mahal. Memang, kita tidak bisa begitu saja mengambil alih tapi harus kita kompensasi dengan apa yang diatur dalam Kontrak Karya, yaitu jika kontrak tidak diperpanjang maka kita harus membayar kompensasi atas sarana produksi tambang itu sesuai dengan nilai buku. Karena itulah tadi, sebut saja tidak diperpanjang tapi mereka juga tidak kita paksa untuk jual murah, ya sesuai aturan saja yakni dengan nilai buku selama prospek bisnis untuk 4 tahun ke depan.   

Ihwal dulu pak Machfud MD pernah katakan bahwa ada kontrak yang menyandera pemerintahan Indonesia tentang PT FI dikarenakan adanya tanda tangan persetujuan di era Menteri Ginanjar pada orde baru. Pertanyaannya, apa pak Machfud faham secara detail? Apa kalau FI mengancam apa kita tidak bisa melawan? Jadi memang banyak juga orang kita yang tidak faham lalu bicara.  Kedua, ada juga yang digertak itu takut. Ketiga, banyak juga yang memang sudah jadi antek asing. Mungkin dapat rente dari situ, atau dijanjikan akan didukung di pemilu, jadi dia cari-cari alasan sehingga rakyat memaklumi bahwa itu memang harganya mahal dan kontrak bisa dilanjutkan. Jadi soal pak Machfud itu ya harus diklarifikasi juga seberapa banyak pemahamannya terhadap kontrak. 

Kalau memang disebut seperti itu, berarti masa lalu itu telah terjadi kejahatan oleh orang Indonesia sendiri. Dan kalau memang pemerintah ini benar, ya hal itu tentunya harus diusut. Mereka yang terlibat harus diusut dan diadili. Kalau dia bersalah maka FI juga jadi ikut bersalah dan akan ikut dihukum. Dengan langkah itu maka kita akan lebih kuat dalam negosiasi kini dengan FI. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF