BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung usaha ritel tradisional sesuai dengan Perpres 112/2007 adalah dengan menegakkan aturan jarak antara usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional di lapangan, terutama di daerah permukiman.

Banyak sekali kita lihat sekarang memang, toko-toko ritel modern yang jaraknya berdekatan baik dengan toko ritel modern lainnya dan dengan toko ritel tradisional. Dengan implementasi yang nyata dari aturan jarak ini setidaknya, membuka peluang yang lebih merata bagi usaha ritel tradisional maupun usaha ritel modern.

Perpres 112/2007 sebenarnya sudah cukup mengakomodir berbagia kepentingan, hanya implementasi di lapangn yang kurang sehingga butuh koordinasi dan pengawasan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk perdesaan. 

Disamping dukungan peraturan Pemerintah, usaha ritel tradisional sendiri perlu berbenah dan memperbaiki diri di tengah perubahan pola belanja yang terjadi di masyarakat.

Pertama, perubahan teknologi yang terjadi membuat pola pembayaran konsumen berubah hal ini juga menjadi pertimbangan konsumen ketika berbelanja. Kedua, belanja menjadi bagian dari gaya hidup. Pasar tradisional dalam hal ini mungkin merasakan dampak yang paling besar ketika harus bersaing dengan super market.

Lebih dari pada itu yang harus disadari oleh pelaku usaha ritel tradisional adalah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen yang menjadi sasarannya (mengetahui kebutuhan konsumen di lingkungannya). Hal ini akan membantu dalam perputaran barang dan uang yang terjadi.

Bagaimanapun, konsumen akan mencari toko/warung terdekat untuk mencukupi kebutuhannya secara cepat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik