BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat transportasi
Tarif MRT Disubsidi, Belum Tentu Penumpang Ramai

Pemerintah wajib memberi subsisdi untuk transportasi publik. Itu sudah ada dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007. Di Singapura juga MRT-nya disubsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah singapura untuk transportasi publik dalam 5 tahun (2010-2015) sebesar 14 miliar dolar AS, atau kira kira 4 miliar dolar AS per tahun. Untuk rentang 5 tahun berikutnya sebesar 26 miliar dolar AS. 

Biaya operasional SBS transit meningkat 11,8 persen atau 98,6 juta dolar AS dari tahun sebelumnya. Sementara biaya operasi SMRT meningkat 3,3 persen atau 27,6 juta dolar AS dari tahun sebelumnya. 

Rata-rata penumpang harian MRT dan bus adalah 1,33 juta dan 2,78 juta pada tahun 2005. Pada tahun 2015 naik menjadi 2 kali lipat menjadi 2,89 juta per hari untuk MRT dan naik sepertiga menjadi 3,8 juta untuk bus. 

Tujuan subsidi pada transportasi publik untuk penumpang agar beralih dari kendaraan pribadi, bukan untuk operatornya. Kalau tidak disubsidi tarifnya, kiat akan jadi boros BBM, tidak mengurai masalah kemacetan. Ingat, kemacetan juga mengakibatkan pemborosan dan ada potensi ekonomi yang hilang juga. Cuma memang, anggota dewan yang menolak subsidi MRT ini ya lumrah. Di mana-mana anggota dewan seperti itu.

Padahal, andai MRT disubsidi pun saya belum yakin bakal banyak yang beralih. Ini yang harus diwaspadai. Karena MRT beda dengan KRL commuter line yang relnya sudah mencapai daerah pinggir kota. Kalau MRT dari Lebak Bulus, warganya sudah punya pola transportasi sendiri. Di Jakarta Selatan sudah banyak kantor, orang sana nggak semuanya berkantor di pusat kota.

Namun, yang jelas subsidi tetap perlu. Kisaran tarifnya (setelah disubsidi) dari ujung ke ujung kira-kira antara Rp8.000 sampai Rp10.000. 

MRT memiliki keunggulan dari segi waktu tempuh. Dengan MRT, kira-kira dari Lebak Bulus sampai pusat Jakarta sekitar 30 menit. Dengan mobil, bisa satu jam rata-rata. Diharap dengan menghemat waktu tempuh, orang bisa beralih ke moda transportasi ini. Orang-orang Jakarta biasanya melihat waktu, yang paling cepat sampai, itu yang dipilih. 

Tapi kita lihat saja perkembangannya. Jika tak mengubah pola berkendara, pemerintah boleh melakukan pembatasan. Misalnya, ganjil-genap, menaikkan tarif parkir, atau motor tak boleh melewati Sudirman-Thamrin. 

Pembangunan MRT memang biayanya lebih mahal dibanding KRL, karena membangun dari awal. Kalau commuter line rel-nya sudah ada jadi bisa lebih murah. Namun dalam menentukan tarif pasti pengelola sudah memperhitungkan kapan akan mencapai BEP (break event point, balik modal). 

Namun, membangun MRT sama juga dengan membangun peradaban. Itu yang harus dipikirkan. Kita tengah
mengubah perilaku orang, dari peradaban yang mengandalkan angkutan pribadi untuk transportasi, menjadi beralih ke peradaban yang mengandalkan transportasi umum.  

Membangun MRT sampai Bundaran HI saja tak cukup bila yang ingin diubah adalah peradaban. Harus segera dibangun jalur MRT tahap dua ke Kampung Bandan dan lainnya. Serta diharap MRT harus terintegrasi dengan moda transportasi lain juga. (ade)     

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan