BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF
Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar

Indef telah melakukan penelitan-penelitian termasuk dampak perang dagang. Perhitungan indef terhadap dampak perang dagang terhadap pertumbuhan ekonomi RI masih positif tetapi nilainya kecil. Dampak ke dalam negeri tercatat sebesar 0,01 persen, jadi masih relatif kecil. Sementara itu Vietnam yang mengalami pertumbuhan paling besar yakni 0,52 persen dan selanjutnya 0,11 persen.

Secara sektor yang besar dampaknya terhadap Indonesia adalah ke food product, lalu wiring appareal, karena ada investasi yang masuk ke dalam negeri.

Terhadap ekspor RI, terdampak lumayan besar yakni terjadi penurunan sebesar -0,24 persen. Gejalanya sudah mulai membesar, sementara di Vietnam terjadi penambahan angka ekspor sebesar 2,58 persen. Hal ini tentu cukup menantang kenapa Vietnam bisa melakukan itu.

Memang sejak 10 tahun lalu FDI Vietnam telah mengambil porsi yang besar dalam nilai tambah. Produk made in Vietnam telah mereka lakukan sejak lama dan semua investasi asing masuk besar sekali ke Vietnam. Kemudian terhadap sektor ekspor yang akan berkembang terlihat mulai positif termasuk pakaian jadi, kerajinan kulit dan lain-lain, namun juga ada yang minus seperti sebagian wood product, paper product, mineral, metal dan sebagainya. Itulah beberapa sektor yang terdampak perang dagang.

Ihwal investasi sebagai tujuan, ternyata meskipun perang dagang terjadi, tercatat ada investasi masuk sebesar 1,02 persen. Indonesia masih mempunyai peluang yang cukup besar. Namun memang yang paling menikmati adalah Vietnam sebesar 8,05 persen dan Thailand sebesar 2,73 persen. Artinya, pertambahan PDB kita sebesar 0,01 persen diperkirakan terjadi melalui jalur investasi. Investasi yang paling ada pada sektor pakaian jadi, kulit dan beberapa lainnya. Namun juga ada yang paling yakni sektor mesin dan lain-lain.

Negara lain yang terdampak negatif investasi seperti China dan Amerika Serikat. Jadi kuncinya mengapa diperlukan dukungan investasi karena di masa perang dagang saat ini Indonesia masih punya peluang untuk mengantisipasi ekspor yang terdampak cukup besar.

Namun sayangnya pertumbuhan investasi terutama FDI ke dalam negeri dari tahun ke tahun semakin menurun. Misalnya di 2016 pertumbuhan FDI 17,3 persen dan akhirnya sampai ke angka 5,3 persen. Agar kembali seperti dulu maka investasi harus dikejar untuk tumbuh di atas 10 persen.

Masalah dan tantangan yang dihadapi, Pertama, efisiensi investasi di Indonesia  rendah. ICOR RI 2018 adalah 6,30. Itu artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan output menjadi jauh lebih besar. Bila dibandingkan misalnya pada 2013 dan 2012 di angka 4,5 dan 4,3. Dibandingkan negara-negara lain ICOR RI jauh lebih tinggi. Biaya investasi kita semakin mahal. Contohnya Malaysia punya ICOR 4,6, Filipina 3,7, bahkan Vietnam masih 5,2. Jadi, soal efisiensi investasi ini yang masih persoalan berat dalam negeri.

Tantangan Kedua, ternyata investasi RI dominan ke sektor tersier. Sektor jasa dan sebagainya yang multiplier effect nya terhadap struktur perekonomian kita rendah. Pertumbuhan investasi besar, tetapi penciptaan lapangan kerja ternyata tidak sebesar investasi yang ada. Tantangan ini yang cukup besar dalam investasi.

Ketiga, adalah soal kemudahan dalam berusaha. Masih stagnan karena Indonesia masih berada pada peringkat ke 73.

Permasalahan hukum dalam kontrak, enforcing contracts masih menjadi masalah karena soal hukum dan sebagainya. Kedua, starting business. Seperti halnya disampaikan Presiden Jokowi dalam visi nya bahwa ada masalah dalam proses perizinan. Data Bank Dunia, prosedur di Indonesia ada 10 tahapan dengan waktu 19,6 hari dengan cost lebih kurang 6,1 persen dari income per capita.

Hal inilah yang masih menimbulkan pertanyaan. Padahal sudah ada OSS dan lain-lain tetapi ternyata kemudahan berusaha di Indonesia masih relatif stagnan bahkan jauh lebih buruk.

Singapura punya prosedur investasi atau berusaha hanya 2 tahap dan satu setengah hari selesai. Vietnam saja mulai meringkas menjadi 8 prosedur dengan waktu sekitar 17 hari.

Daya saing kita juga masih menjadi isu besar. Pertama, soal inovasi yang rendah dan kedua business sophistication. Jadi ada masalah dalama bisnis kita. Faktor penghambat utama adalah korupsi dan juga birokrasi yang tidak efisien. Dua hal itu yang masih menjadi masalah besar.

Untuk wilayah Asia Pasifik, ternyata impor bahan baku ternyata sangat penting dalam rangka mendorong investasi dan ini kaitannya dengan industri substitusi impor dalam negeri. Sementara di wilayah ASEAN lain sukubunga cukup kompetitif dan pertumbuhan nilai tambah juga menjadi hal yang sangat penting.

Masalah inefisiensi birokrasi menurut data-data penelitian masih menjadi masalah yang sangat besar dari FDI Indonesia.

Agenda strategis yang bisa disampaikan ke Kementerian Keuangan adalah Pertama, Optimalisasi insentif fiskal. Indonesia sudah memberikan tax holiday dan tax insentif dan super tax deduction sampai pada PPH badan. Tetapi kalau dilihat pada paying taxes masih menjadi masalah dalam kemudahan dalam doing business. Di situ ada dua hambatan besar, pertama, soal transparansi persyaratan. Pengusaha akan diminta persyaratan yang lebih jelas dan sebagainya, kemudian siapa sasarannya, apakah usaha besar, menengah dan sebagainya. Kemudian masalah mekanisme apakah menggunakan teknologi atau jemput bola. Terakhir soal kelembagaan.

Kedua, pembenahan sistem ketenagakerjaan. Masih menjadi masalah adalah UU Ketenagakerjaan yang dibenci pengusaha namun juga tidak disukai oleh buruh. Juga soal produktivitas, perindustrian, upah buruh hingga jaminan sosial dan kesehatan.

Masalah produktivitas yang coba diatasi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan, itu yang masih menjadi masalah karena tidak semua bisa memanfaatkan super tax deduction. Karena memang sangat rumit dan kriterianya membutuhkan Kementerian lain yang harus berwenang. Hal itu masih belum didiskusikan lebih lanjut.

Isu lainnya reformasi birokrasi perizinan. Diketahui bahwa prosedur masih banyak meski sudah ada OSS, karena saling tumpang tindih nya otoritas. Ada otoritas lahan, otoritas kehutanan dan lingkungan, otoritas tenaga kerja, ada otoritas perundangan. Untuk mengatur dalam satu lembaga ternyata tidak mudah. Apalagi sekarang ada pemerintah daerah yang membagi kewenangan misalnya untuk SDA ke level provinsi dan hal-hal teknis lain diserahkan ke pemda.

Juga isu reformasi perpajakan jilid 2 yang sangat penting. Paling tidak ada masalah mekanisme perpajakan yang masih rumit, kemudian data penguatan pajak orang pribadi yang masih belum maksimal. Pemeriksaan pajak, kualitas data pajak perbankan dan lain-lain. Pengusahan atau investor akan melihat empat hal pertama, tahapan yang singkat, kedua, waktu singkat, ketiga, biaya murah dan keempat, pemenuhan dokumen yang sederhana. Reformasi pajak jilid 2 harusnya akan lebih simpel, singkat dan berbiaya murah dan sederhana dalam pemenuhan dokumen.

Hal lain tidak kalah penting adalah  soal isu kepastian lahan. Hal ini menyangkut hal yang sangat strategis. Soal UU tata ruang versus UU lain. Penerapan Perda RTRW dan  DTR yang terlambat. Kesediaan lahan yang belum jelas lokasi dan koordinatnya, hingga harga tanah yang melonjak. Butuh satu policy terpadu tata ruang yang belum utuh antara pemerintah pusat dan daerah.  

Terakhir ada sedikit harapan pada prioritas investasi yang seharusnya pemeritanh gerak cepat pada beberapa peluang komoditas yang bisa dimanfaatkan di masa perang dagang. Pertama, harus diusahakan tidak tergantung pada harga internasional, kedua,bernilai tambah tinggi, ketiga, mendorong penciptaan lapangan kerja dan keempat, ada potensi pasar baru. Sudah ada data yang menunjukkan bahwa komoditi-komoditi dan produk tertentu yang mempunyai peluang dan pasar baru yang mempunyai peluang investasi di tengah perang dagang. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir