BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia
Tantangan Pemberantasan Korupsi

Bekerja di KPK butuh keberanian dan keuletan karena lembaga tersebut siap menghadapi segala serangan baik fisik nonfisik. Bekerja di KPK juga berhadapan dengan sarang penyamun karena  akan dimusuhi setiap orang yang kepentingan tergangu seperti yang terjadi akhir-akhir ini teror di kediaman dua pimpinan KPK.

Hal ini di karenakan KPK mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi tersebut diharapkan dapat memulihkan kerugian negara ataupun perekonomian akibat korupsi. Namun, realitasnya gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, dari 2 tahun 11 bulan pada 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada 2016.

Dalam situasi seperti ini, kehidupan politik semakin tidak sehat karena di dalamnya penuh dengan pertarungan yang saling menjebak, menjegal, dan bahkan menghancurkan. Kenyataan tersebut tentu saja merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi, bahkan dikhawatirkan justru semakin menyuburkan praktik korupsi dalam berbagai level dan model.

Harus disadari semua pihak bahwa korupsi merupakan penyakit kronis paling berbahaya bagi perkembangan umat manusia. Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi gerakan bersama seluruh komponen yang mendapat dukungan dari para elite. Sinyalemen adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi saat ini merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana kekuasaan bersungguh-sungguh memberantas korupsi.

Karena yang paling dirugikan dalam setiap korupsi adalah masyarakat luas, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakan-kerusakan parah dalam diri kita.

Ketika mengobati salah satu bagian, atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Tapi, itulah risiko agar badan tetap sehat. Sebab, bila kita tidak mampu dan mau mengobati diri dengan cara seperti itu, dan merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya. Tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan, mustahil pemberantasan korupsi bisa dilakukan, kecuali hanya dalam pidato pemanis mulut saja.

Aparatur negara, mereka yang umumnya dikaitkan dengan tindakan korupsi, seharusnya justru berada di depan untuk memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama antikorupsi, dari lingkup paling kecil sampai paling besar. Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, serta membawa efek jera kepada para koruptor.

Tanda suatu bangsa beradab bila dana-dana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya, dan itu merupakan cita-cita pendiri bangsa. Kekuasaan berperan sangat vital. Bila tidak, justru komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya yang akan melampiaskan dalam berbagai ketidakpuasan.

Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan. Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan. Dan, akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat penguasa untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh?

Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya tercantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur serta cerdas bangsa. Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi. Sebab, korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Bangsa ini harus diselamatkan lantaran sudah berada di ujung tanduk kehancuran karena korupsi.

Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik, khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh.

Korupsi begitu dekat dengan politik. Bahkan, karena korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, korupsi paling sering dilakukan karena adanya dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku.

Akibat demikianlah sudah seharusnya penanganan kasus-kasus korupsi dijauhkan dari intervensi politik agar ia menghasilkan keputusan hukum yang netral. Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada pihak mana pun, terutama penguasa.

Kembali harus diingatkan kepada semua pihak agar tidak main-main dalam agenda tersebut. Sebab, rakyat sudah begitu muak dengan korupsi. Kerisauan seperti itu sudah semestinya mendapatkan respons aktif pemerintah, bukan dalam bentuk pencitraan semata.

Rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji manis pemberantasan korupsi. Sebab, korupsi hanya bisa ditangani dengan baik apabila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata. Kita tunggu sang pemimpin turun memimpin sendiri mengembalikan kembali roh pemberantas korupsi. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Ruang Steril Sopir Bus AKAP Belum Diatur             Susi Cuma Orang Kecil             Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar