BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Tantangan Fiskal Di Tengah Gejolak Global

Ketidakpastian global saat ini sedang cukup tinggi setidaknya karena tiga hal. Pertama, karena kebijakan normalisasi Amerika Serikat. Kedua, karena perang dagang Amerika Serikat dengan Cina yang mulai menujukkan dampaknya pada negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan kedua negara tersebut. Ketiga, karena harga minyak dunia yang terus meningkat.

Depresiasi rupiah adalah salah satu masalah pelik yang terjadi akibat ketidakpastian global tersebut. Nilai tukar rupiah yang saat ini menembus angka lebih dari Rp15.000 per dollar membuat beban perekonomian Indonesia semakin berat. Belum lagi harga minyak dunia yang terus meningkat padahal Indonesia sudah menjadi net importir. Dua hal ini setidaknya akan membebani APBN: pertama,  depresiasi rupiah akan membuat beban bunga utang akan meningkat dan pembiayaan utang akan menjadi semakin mahal karena yield yang terus meningkat; kedua, meningkatnya harga minyak dunia akan memberatkan beban subsidi energi.

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar mungkin masih akan terus terjadi di 2019 karena FED diprediksi akan meningkatkan suku bunga acuannya lagi di 2019. Namun hal ini kemungkinan besar tidak akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kecil, sama hal nya dengan tahun berjalan saat ini. Kenapa? Karena Pemerintah masih menjaga daya beli masyarakat dengan tidak meningkatkan harga BBM bersubsidi, tidak meningkatkan harga tarif dasar listrk, dan menjaga stabilitas harga bahan pangan, selain itu masih terdapat program-program bantuan lainnya yang banyak digelontorkan. Hal ini terlihat dari postur belanja bantuan sosial RAPBN 2019 yang melonjak cukup tinggi dari outlook APBN 2018, dari Rp80.252,5 miliar ke Rp103.237, 8 miliar.

Pemerintah hingga saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga perkonomian. BI sudah melakukan tugasnya sebagai otoritas moneter untuk menjaga nilai tukar, salahsatunya dengan meningkatkan suku bunga acuan meski ternyata belum mampu menahan depresiasi rupiah. Sementara itu otoritas fiskal juga telah melakukan upaya dengan mengatur belanja sosial dan belanja subsidi, memberikan insentif fiskal pada pengusaha, dan menarik pajak impor barang konsumsi untuk mengurangi defisit.

Tantangan APBN 2019 adalah pada pembiayaan anggaran. Rupiah masih akan terus terdepresiasi jika benar FED meningkatkan suku bunga acuannya. Jika suku bunga acuan naik, maka yield obligasi dunia akan terkerek naik sehingga biaya utang luar negeri akan semakin mahal. Sementara itu, di nota keuangan RAPBN 2019, kebijakan fiskal yang diambil adalah kebijkan ekspansi fiskal dengan meningkatan belanja pemerintah. Hal ini tentu akan cukup berat mengingat lagi-lagi tax ratio yang masih rendah meski mengalami pertumbuhan beberapa tahun kebelakang ini, sehingga Pemerintah masih akan bergantung pada obligasi untuk membiayai anggaran belanja.

Menghadapi tantangan pembiayaan yang cukup berat di 2019, pemerintah setidaknya dapat: (1) Pertama, melanjutkan pendalaman pasar domestik dengan retail obligasi seperti yang dilakukan tahun ini. Tahun 2018, Pemerintah mulai melakukan pendalaman pasar domestik dengan retail obligasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Hal ini perlu didukung karena dengan retail obligasi pasar domestik kemungkinan terjadi cash outflow sangat kecil, sehingga mengurangi ketergantungan pada pasar global yang beresiko tinggi. (2) Meningkatkan tax ratio dengan mempermudah pelayanan & bimbingan pembayaran pajak, sosialisasi pajak dengan pendekatan yang lebih baik agar masyarakat paham pentingnya membayar pajak, dan memperbaiki infrastruktur layanan pajak online menjadi lebih mudah. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi