BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Golkar
Tak Mungkin KTP-el Rusak Disalahgunakan

KTP-el yang tercecer di Bogor memang rusak. Salah input atau ada kesalahan lainnya. KTP-el rusak itu akan dimasukkan ke gudang Kemendagri karena tidak bisa digunakan. Namun sebelum sampai ke gudang, KTP-el tersebut tercecer. Saya kira ini hal yang biasa. Kami dari DPR sendiri tidak ada kecurigaan atau rencana memanggil Dukcapil. Sejauh ini kami dan Dukcapil berkomunikasi dengan baik.

Kesalahan input yang menyebabkan KTP-el tersebut rusak adalah hal yang tidak bisa kita duga. Namun memang banyak yang salah input dari data Dukcapil itu, sehingga tidak bisa dipakai KTP-el tersebut. Kalau masalah pemusnahan KTP-el yang rusak atau dibagaimanakan, itu urusan internal dari pemerintah.

Kalau dikatakan nantinya KTP-el rusak itu disalahgunakan, saya pikir tidak mungkin itu terjadi. Disalahgunakan bagaimana, itukan datanya tidak valid semua. Aneh kalau ada satu orang yang memiliki dua identitas atau KTP-el dan dua nomor induk kependudukan.

Lagipula, kalau dikatakan akan disalahgunakan untuk pilkada dan pemilu tidak akan mungkin tercatat dalam daftar pemilih tetap tanpa ada orangnya. Dan orang yang memiliki KTP-el tersebut harus bertempat tinggal di situ, sesuai dengan alamat dan dapil.

Jadi DPR sejauh ini masih terus berkomunikasi dengan Dukcapil dan belum menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung