BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Golkar
Tak Mungkin KTP-el Rusak Disalahgunakan

KTP-el yang tercecer di Bogor memang rusak. Salah input atau ada kesalahan lainnya. KTP-el rusak itu akan dimasukkan ke gudang Kemendagri karena tidak bisa digunakan. Namun sebelum sampai ke gudang, KTP-el tersebut tercecer. Saya kira ini hal yang biasa. Kami dari DPR sendiri tidak ada kecurigaan atau rencana memanggil Dukcapil. Sejauh ini kami dan Dukcapil berkomunikasi dengan baik.

Kesalahan input yang menyebabkan KTP-el tersebut rusak adalah hal yang tidak bisa kita duga. Namun memang banyak yang salah input dari data Dukcapil itu, sehingga tidak bisa dipakai KTP-el tersebut. Kalau masalah pemusnahan KTP-el yang rusak atau dibagaimanakan, itu urusan internal dari pemerintah.

Kalau dikatakan nantinya KTP-el rusak itu disalahgunakan, saya pikir tidak mungkin itu terjadi. Disalahgunakan bagaimana, itukan datanya tidak valid semua. Aneh kalau ada satu orang yang memiliki dua identitas atau KTP-el dan dua nomor induk kependudukan.

Lagipula, kalau dikatakan akan disalahgunakan untuk pilkada dan pemilu tidak akan mungkin tercatat dalam daftar pemilih tetap tanpa ada orangnya. Dan orang yang memiliki KTP-el tersebut harus bertempat tinggal di situ, sesuai dengan alamat dan dapil.

Jadi DPR sejauh ini masih terus berkomunikasi dengan Dukcapil dan belum menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)