BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia
Tak Cukup Imbauan

Ajakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan mengisi celah yang ditinggalkan produk China yang biasa mengisi pasar AS merupakan hal yang bagus. Ini bukan hanya pekerajaan pemerintah tetapi juga swasta. Namun harus jelas kerja sama antara pemerintah dan swasta tersebut.

Dalam merealisasikan ajakan pemerintah tersebut ada domain pemerintah dan swasta yang berbeda-beda. Pemerintah mungkin bisa membantu dari sisi infrastruktur dasar, kebijakan, dan insentif. Sementara itu, swasta diminta melihat peluang bisnis dan peningkatkan efisiensi.

Semua ini harus dimulai dari pemerintah dengan memfasilitasi swasta. Swasta tidak dapat menangkap sendiri peluang yang muncul dari Perang Dagang AS-China kalau iklimnya tidak kondusif.  Jika kebijakan pemerintah lebih menguntungkan negara lain maka sulit meminta peran serta swasta untuk berpartisipasi.

Mengenai produk yang dipilih seperti tekstil, garmen, produk elektronik, dan mebel merupakan produk unggulan yang menjadi kekuatan Indonesia, namun produk tersebut mendapatkan saingan yang lebih ketat  dari negara lain, sehingga peluang lebih banyak diambil mereka,sementara Indonesia mendapatkan sisa kuota.

Pemerintah tidak cukup hanya mengumpulkan pengusaha dan meminta mereka untuk menangkap peluang dari Perang Dagang AS-China, tetapi tidak ada tindak lanjut kerja sama secara riil antara pemerintah dan swasta. Swasta melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum cukup efektif mendorong investasi.  Dari sekian banyak paket kebijakan belum terlihat realisasinya. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung