BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)
Tak Bisa Dimungkiri, Ma’ruf Amin adalah Strategi Membendung Isu SARA

Jokowi dihadapkan pada isu besar, yaitu isu politik identitas yang berbau SARA. Kemudian, Jokowi juga dituduh sebagai pemimpin yang tidak pro terhadap umat Islam. Bahkan tuduhan sudah sampai bahwa Jokowi memusuhi Islam. Ketika saya uji melalui survei, persentasenya hanya 13 persen yang menilai pemerintahan Jokowi memusuhi ulama atau tidak pro Islam. Sementara lebih dari 70 persen menyatakan tidak demikian.

Tetapi dalam realitas politik masih ada pihak-pihak yang mengembuskan dan terus memproduksi dan mereproduksi isu-isu politik identitas tersebut. Atas dasar realitas politik itu, Jokowi membuat pertimbangan. Pertimbangannya begini: kalau begitu  butuh figur cawapres yang berlebel ulama atau Islam. Dalam beberapa nama yang mencuat, kalau dilihat dari segi agama kan semua kandidat cawapres Jokowi beragama Islam.

Misalnya, Mahfud MD sebagai seorang intelektual muslim dan Muhaimin jelas memiliki trah NU. Namun kenapa keduanya tidak dipilih? Padahal sama-sama berlabel Islam dan sama-sama berlatar belang Nahdliyin. Ternyata Pak Jokowi lebih condong ke backgraund ulamanya, yaitu KH Ma’ruf Amin. Sehingga saya melihatnya, Mahfud MD dan Muhaimin dikhawatirkan kurang kuat untuk menghadapi kelompok Islam yang selama ini menyerang.

Sementara Pak Ma’ruf Amin dianggap sebagai ulama yang tegas, yang diterima oleh kelompok Nahdliyin maupun kelompok Islam lainnya. Karena beliau adalah kiyai sepuh. Ini barangkali yang menjadi pertimbangan Pak Jokowi. Meskipun kalau menurut saya tidak harus demikian.

Sekalipun Pak Jokowi memilih ulama sebagai calon wakil presiden, itu tidak juga akan meredakan isu politik identitas yang berbau SARA. Lihat saja reaksinya setelah Jokowi mengumumkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres, masih saja terjadi isu politik identitas. Sehingga menurut saya Pak Ma’ruf Amin tidak bisa menjadi jaminan. Meski beliau merupakan seorang ulama yang disegani, dalam kontestasi politik akan muncul berbagai serangan yang diarahkan kepada Ma’ruf Amin.

Kalau dilihat dari survei, preferensi pilihan cawapres Jokowi sebenarnya nyaris imbang. Karena selisihnya masih berada dalam ambang batas margin error. Hal ini karena figur Jokowi terlalu kuat. Justru preferensi yang paling menonjol adalah apabila Jokowi berpasangan dengan JK dan apabila Jokowi berpasangan dengan Prabowo. Tetapi dua skenario itu sulit direalisasikan. Selain dua skenario itu, belum ada kandidat cawapres Jokowi yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyumbang suara. Nah, dari sekian nama itu yang dianggap paling bisa netralisir politik identitas adalah figur Ma’ruf Amin.

Secara politik, sulit dimungkiri bahwa sosok Ma’ruf Amin sebagai strategi untuk membendung isu SARA yang diarahkan kepada Jokowi. Tetapi kalau kita lihat pemikiran Jokowi secara holistik, spirit pilihan terhadap Ma’ruf Amin untuk menggalang atau mengedepankan persatuan nasional. Instrumen terpenting dalam membangun persatuan nasional, salah satunya adalah unsur agama. Sehingga mau tidak mau harus menyadari realitas politik bahwa Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Daripada  Indonesia terpecah dengan berbagai isu SARA, maka pilihan Jokowi terhadap Ma’ruf Amin bisa juga kita maknai sebagai upaya Jokowi untuk melakukan konsolidasi nasional. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi