BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo

Menurut saya tak ada yang salah dengan pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Pertemuan yang memang harus terjadi. Tak mungkin berseteru dan bersaing terus-terusan. Pilpres telah beras. Jadi harus beres pula persoalan-persoalan yang disebabkan persaingan dalam Pilpres. Dan pertemuan tersebut, paling tidak sebagai awal untuk merajut persaudaraan, persatuan, dan kesatuan.

Terkait ada apa di balik pertemuan tersebut, saya punya keyakinan Prabowo dan Jokowi berpikir dan bertindak yang lebih besar, yang lebih luas, untuk kepentingan bangsa dan negara.

PA 212 dan masyarakat kecewa atas pertemuan tersebut, karena mungkin saja, ketika Prabowo ingin bertemu dengan Jokowi. Prabowo tidak komunikasi terlebih dahulu pada mereka (pihak yang kecewa). Mereka merasa tidak diajak bicara. Merasa tidak dihargai. Karena mereka kan ingin Prabowo jangan bertemu dulu dengam Jokowi.

Atau bisa saja kelompok tersebut dan Prabowo sudah berbeda jalan. Sudah berbeda pandangan. Bisa juga ada aspirasi mereka yang belum dikabulkan Prabowo. Tapi apapun itu, PA 212 bergabung dengan Prabowo atau tidak bergabung dengan Prabowo adalah pilihan. Pilihan politik yang harus dihargai oleh semua pihak.

Lantas, menurut saya, pemerintah seharusnya tetap merangkul semua kelompok dan golongan. Jangan membeda-bedakan. Jangan mengangkat satu kelompok lalu menginjak atau menafikan kelompok yang lain. Kelompok yang kecewa harus dirangkul dan harus diajak bicara. Toh mereka semua anak-anak bangsa. Sebagai Presiden, Jokowi harus mampu menyatukan kelompok yang terpolarisasi. Dengan cara merangkul semua kepentingan demi menjaga persatuan dan kesatuan.(mkn)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir