BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta
Tahun Politik, Pertamina dan PLN di Ujung Tanduk

Jelang masa pembahasan dan pengesahan RUU krusial di sektor energi (RUU Migas dan RUU BUMN), dinamika kebijakan terhadap 2 BUMN terbesar dan terpopuler di tanah air, yaitu Pertamina dan PLN, menyeruak ke permukaan. Dua RUU penting yaitu RUU Migas dan RUU BUMN dalam pembahasan di DPR terjadi perkembangan yang cukup progresif. RUU Migas tinggal menyelesaikan persoalan definisi BUK (Badan Usaha Khusus) yang menggantikan posisi SKK Migas. Defenisi BUK tersebut menunggu hasil pembahasan RUU BUMN yang juga memasuki tahap-tahap krusial. 

Dinamika persoalan itu dapat dicerna secara sederhana oleh publik. Tidak diangkatnya Dirut Pertamina yang baru (selama 3 bulan masih status Plt),  ditekannya Dirut PLN lewat berbagai isu korupsi, rencana penjualan Blok Migas Mahakam 39 persen ke INPEX, hingga keputusan tentang APBN-P 2018 yang tidak menambah anggaran Pertamina dan PLN yang sedang menghadapi tantangan global kenaikan Harga Minyak Dunia dan pelemahan kurs rupiah. 

Persoalan bertambah runyam setelah Menteri ESDM Ignatius Jonan mengeluarkan Permen ESDM No. 23/2018 yang memberi kelonggaran kepada Kontraktor Eksisting untuk tetap bercokol menguasai Sumber Daya Migas ditanah air. Permen ini jelas-jelas mentargetkan Blok-bkok Migas yang hampir habis masa kontraknya, khususnya Blok Rokan yang habis kontrak tahun 2021 nanti. Blok Rokan ini punya cadangan yang sangat besar, serta produksi Minyak yang melimpah, 220.000 BOCD (jauh lebih besar dibanding Blok Migas Mahakam). Padahal sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said telah mengeluarkan Permen ESDM no. 15/2015 yang memprioritaskan pengelolaan Migas kepada BUMN dalam hal ini Pertamina.

Sebelumnya, Pertamina juga telah tertekan dengan keluarnya Permen ESDM no.21/2018 yang mengatur Harga BBM jenis khusus oleh pemerintah. BBM Khusus (Pertalite, Pertamax, dan lain-lain)  yang sebelumnya menjadi kewenangan Pertamina menentukan harga, kini diambil alih pemerintah. Beralasan memang, pemerintah ingin masuk dalam pengelolaan sumber daya yang menguasai hajat hidup masyarakat banyak. Namun kewenangan yang terlalu berlebihan dapat menyulitkan upaya Pertamina yang tengah berkembang menjadi BUMN berkelas dunia. Padahal Pertamina tengah membangun BBM alternatif yaitu Pertalite yang diyakini mampu bersaing ditengah melonjaknya harga minyak dunia. 

Tekanan terhadap Pertamina tak berhenti disitu. Seperti sudah dirancang melalui skenario besar, tanggal 29 Juni 2018, Menteri BUMN mengeluarkan surat edaran kepada Direksi Pertamina tentang persetujuan prinsip share down aset-aset Pertamina. Seperti sudah diujung tanduk, Pertamina “dipaksa” melepas sahamnya dengan alasan penyehatan keuangan dan penyelematan BUMN. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Reformasi, aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah ini, dilakukan sendiri oleh karyawan-karyawati Pertamina. 

Isu politik pun menyeruak ke permukaan. Publik mulai menuduh munculnya oknum pejabat pemerintah yang memanfaatkan situasi jelang tahun politik Pemilu 2019. Modus operandinya masih sama, menjadikan BUMN sebagai ATM untuk kepentingan kekuasaan. Hanya ada dua pilihan bagi Pertamina maupun PLN, mengikuti arus politik kebijakan yang mengkerdilkan diri sendiri, atau menggalang kekuatan masyarakat untuk bertahan dalam idealisme mempertahankan sumber daya alam Negara. Keduanya memiliki resiko besar, pilihan yang berat disaat sulit. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF