BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis
THR di Pusaran Politik

Saya tidak membahas tentang legalitas yang dilakukan pemerintah. Pro dan kontra sama-sama mempunyai pijakan hukumnya. Ini mungkin sangat menarik apabila dilihat dari sisi politik.

Administrasi pemerintah sebenarnya mempunyai kepentingan politik yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa. Sehingga hal yang wajar apabila regulasi menjadi bagian suatu kepentingan suatu kelompok tertentu, yang punya niat selain untuk kelompok, juga masyarakat lebih luas.

Contoh kasus Bank Century pada zaman SBY. Secara administrasi, peraturan tersebut tiddk masalah. Bahkan mempunyai semangat positif untuk menyelamatkan per-bank-kan dari dampak krisis moneter.
Namun dari sisi ydmg lain,ada potensi merugikan para nasabah. Dari sini kemudian persoalan muncul. Maka kita bisa melihat, bahwa persoalan Bank Century selalu muncul dan tenggelam saat ada kepentingan politik.

Persoalan THR, sebenarnya sudut pandang berbeda dalam memahami administrasi pemerintahan. Pada saat tidak mencapai titik temu, maka persoalan terus menjadi konsumsi politik. Dan kekuatan pemerintah menjadi penentu, apakah THR menjadi kebijakan yang menguntungkan pemerinta atau justru sebaliknya. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan