BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Susi Cuma Orang Kecil

Menteri KKP Susi Pudjiastuti memang sering membuat orang berdecak kagum karena keberanian dan prestasinya. Tapi di dunia politik segala kehebatan itu bisa tak berarti apa-apa. Seorang menteri bahkan bisa diberhentikan di tengah jalan tanpa alasan apapun.

Di dunia politik hal semacam itu adalah hal biasa. Di sini lobi-lobi politik yang bersifat lintas partai dan bisnis sangat menentukan nasib seorang pejabat pemerintah bahkan negara. Kedekatan dan kepentingan pribadi, politik, dan bisnis pun campur aduk. Hal ini terlalu sulit dihindari karena politik sangat mahal sehingga idealisme kerap menjadi sekadar pemanis bibir.

Maka berbicara kehebatan seorang menteri atau pejabat politik lainnya kerap tidak klop ketika dihadapkan pada masalah apakah dia akan terus dipakai atau disingkirkan. Pata politisi paham betul bahwa nasib mereka sangat ditentukan oleh para pengambil keputusan dalam kelompok-kelompok kepentingan di dalam maupun luar partai. Mereka adalah adalah para penyandang dana dan pemilik kekuatan politik.

Kaum elite ini temtu juga menguasai berbagai muslihat politik untu menyimgkitkan seseorang, termasuk yang sangat populer seperti Susi Pudjiastuti. Senjata andalan mereka adalah melakukan pembunuhan karakter dengan membongkar semua sisi buruk lalau disebar ke masyarakat, dan melakukan pengerahan massa.

Bagi orang seperti Susi manuver semacam itu adalah masalah yang harus dihadapai. Apalagi dia juga menyadari bahwa banyak konglomerat perikanan dirugikan oleh keputusannya untuk melarang semua kapal ikan asing, termasuk yang disewa oleh perusahaan lokal, untuk beroperasi di perairan Indonesia.

Para nelayan kecil pun banyak yang tak suka pada dirinya. Kemarahan mereka tentu saja dipicu oleh keputusan Susi melarang penggunaan alat penangkap ikan yang tak ramah lingkungan, dan bisa mengancam kehidupan biota laut. Keputusan ini membuat biaya penangkapan ikan menjadi lebih mahal, dan menguras lebih banyak tenaga.

Susi sendiri telah berulang kali menjelaskan bahwa keputusannya adalah demi kepentingan nelayan jtu sendiri, dan Indonesia secara keseluruhan. Alasannya, penangkapan ikan secara sembrono tak hanya merusak ekosistem, tapi juga bisa membunuh semua mahluk hidup di laut.

Sikap tegas Susi tampaknya juga dipicu oleh kekhawatiran bahwa Indonesia bisa diboikot oleh pasar seperti dialami oleh Sri Lanka. Pada januari 2015 Uni Eropa melarang impor ikan dari Sri Lanka. Alasannya, banyak kapal ikan Sri Lanka beroperasi secara ilegal, tak memiliki sistem pelaporan terhadap penangkapan ikan, dan tak punya peraturan yang menjamin pelestarian lingkungan.

Meski boikot ini dicabut pada Juni 2016 karena memenuhi tuntutan Uni Eropa, para nelayan Sri Lanka mengalami kerugian sampai miliaran dolar. Susi jelas tak menghendaki hal ini terjadi pada Indonesia.

Bagaimanapun juga, meski kaya raya, Susi adalah orang kecil di dunia politik. Dia bukan kader parpol apapun. Dia juga harus berhadapan dengan para raksasa bisnis yang jauh lebih kaya, dan dirugikan oleh sikap keras kepalanya. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional