BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
Surat Fadli Zon Membongkar Manuver DPR-RI Melawan KPK

Ada keanehan dari pengiriman surat pimpinan DPR-RI ke KPK. Keanehan pertama, surat tersebut berisi pemberitahuan kepada KPK akan diajukannya praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus KTP-el. Aneh karena bukankah seharusnya KPK sudah mengetahui hal tersebut. Sulit dipahami ketika pimpinan DPR merasa berkepentingan untuk mengingatkan KPK soal praperadilan itu.

Kejanggalan ini membuat pengiriman surat hampir dipastikan punya misi terselubung. Misi itu tentunya tak jauh dari kasus yang tengah dihadapi oleh Novanto. Pertama, Novanto ditunggu KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Kedua, dirinya juga telah mengajukan praperadilan. Misi terselubung tak lepas dari kedua hal ini.

Tak hanya itu, jelang penetapannya sebagai tersangka dan dengan proses hukum yang tengah dihadapi Novanto muncul berbagai manuver dari DPR-RI. Mulai dari penggunaan Hak Angket DPR-RI yang berlanjut dengan pembentukan Pansus Angket KPK. Jelang berakhirnya masa kerja Pansus, wacana pembubaran KPK berhembus kuat dari parlemen. Belum selesai wacana tersebut dihembuskan, datang lagi surat dari pimpinan dewan ke KPK untuk menunda pemeriksaan Novanto.

Manuver terakhir nampaknya membuka sedikit tabir aneka manuver DPR-RI terdahulu. Sosok Novanto sepertinya menjadi salah satu alasan kemunculan dari berbagai manuver di parlemen. Mungkin ada juga sosok yang berpotensi juga terlibat dalam kasus KTP-el, dan membuat konsolidasi perlawanan terhadap KPK mudah untuk dibangun.

Keanehan lain adalah terkait dukungan pimpinan DPR-RI terhadap Novanto. Bahkan mereka rela dijadikan tameng untuk melindungi Novanto hingga mengirim surat ke KPK. Dukungan dalam proses politik, tentu saja tidak jadi masalah. Namun jika dukungan diberikan dalam proses hukum bahkan membela seorang tersangka korupsi, maka ini adalah sebuah keanehan.

Saling bela antar pimpinan dewan juga aneh. Fadli menyebutkan surat yang dikirimkan ke KPK merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan Novanto kepada dirinya. Fadli merasa hal tersebut adalah wajar, karena sebagai anggota dewan memperjuangkan aspirasi adalah tanggung jawabnya. Novanto adalah waga masyarakat, dan aspirasinya perlu untuk ditindak lanjuti. Meskipun alasan ini dipaksakan agar menjadi logis, namun sulit untuk menyembunyikan keanehannya.

Setnov adalah anggota bahkan Ketua DPR-RI. Bagaimana seorang anggota dewan yang seharusnya menerima asapirasi masyarakat dan menindaklanjuti, justru menyampaikan aspirasinya ke anggota dewan lain. Ini jelas aneh dan kurang logis.

Ini semua merupakan keanehan yang mencerahkan publik, soal apa sesungguhnya mendorong kegaduhan di parlemen muncul. Sambil terus menyingkap keanehan-keanehan itu, saya kira tindakan yang tidak patut dalam rangkaian kejadian-kejadian tersebut tetap harus diproses oleh MKD agar citra DPR-RI tidak tercoreng oleh ulah satu dua wakil rakyat yang tidak beretika. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF