BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Strategi Antisipatif terhadap Dampak Pembangunan Infrastruktur

Kalau dilihat dari tren UKM sebagai representasi dari ekonomi kerakyatan di Indonesia. Jika dilihat record pada 4 tahun sebelum 2019 ini, nampaknya realisasi kebijakan yang pro terhadap ekonomi kerakyatan sepertinya masih jauh dari harapan.

Hal itu dapat dilihat misalnya pada pembangunan sarana dan prasarana dari pembangunan infrastruktur yang dibangun, justru memberikan sinyal untuk memperkuat pernyataan alinea pertama di atas.

Contohnya saja, infrastruktur pembangunan jalan tol yang menjadi pembicaraan hangat dimana-mana. Kalau ditelisik pada pembangunan tol trans Jawa yang sudah dibangun, apakah memberikan angin segar bagi para UKM yang ada di sekitar jalan itu? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau kita amati lebih dalam lagi, pembangunan trans Jawa dari Cipali sampai ke Pasuruan, nampaknya belum mendongkrak UKM yang ada. Bahkan contoh kasus di Brebes UKM telor asin yang selama ini terkenal justru complain dengan adanya tol trans Jawa. Belum lagi kalau lebih dalam, terkait beberapa sentra UKM yang sudah ada sekarang dengan case di atas.

Hal itu tentu menjadi perhatian khusus bagi kita ke depan apakah ekonomi yang berbasis aktivitas ini diberdayakan secara optimum, tentu sangat bergantung pada para paslon masing-masing. Siapa yang akan menang dan seperti apa visi misinya.

Seandainya ada salah satu paslon yang menang hendak mendorong ekonomi kerakyatan, maka harus betul-betul serius untuk memperhatikan ekonomi yang berbasis UKM. Karena sudah terbukti UKM di zaman krisis ekonomi 1998 justru yang menopang ekonomi kita.

Anehnya, kebijakan ekonomi yang ada, misalnya dari 16 paket deregulasi ekonomi saja, apakah kemudian kebijakan itu pro terhadap UKM? Justru ada salah satu paket kebijakan yang walaupun dimaksudkan agar UKM bisa tumbuh, tetapi justru dikerangkeng oleh beberapa regulasi terkait pajak.

Oleh karenanya tentu ke depan, UKM ini harus menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah yang harus diperhatikan serius, siapapun itu presidennya.

Kondisi UKM akan membaik kalau policy nya mendorong ke arah peningkatan kualitas perhatian pemerintah terhadap UKM. Contoh yang disebutkan tentang usaha telur asin di brebes, hanya contoh kecil saja betapa dampak infrastruktur jalan tol itu punya impact langsung terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Begitu pula dengan kondisi yang sama terjadi pada ekonomi rakyat di Cikampek atau Cirebon. Meskipun ada juga yang berdampak positif.

Seharusnya memang ketika dibangun infrastruktur jalan tol tersebut sudah disiapkan pula langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi dampak buruk dari jalan tol trans Jawa, trans Sumatera ataupun nanti di trans Kalimantan, dengan kebijakan support selling untuk sektor UKM di sepanjang jalur tol.

Hal itu bukan hanya tugas pemerintah pusat saya kira, tapi pemerintah daerah juga punya tanggung jawab antisipatif untuk mengatasi dampak buruk bagi UKM setempat terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

Artinya, pemerintah daerah juga yang bertindak memberikan perlindungan dan juga mendorong pertumbuhan UKM di wilayah-wilayah terdampak. Jangan sampai ada pembiaran.

Kasus dibatalkannya kebijakan pencabutan sektor UKM dari Daftar Negatif Investasi (DNI) akhir tahun lalu juga membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan terhadap UKM memang selama ini tidak diproteksi dengan baik. Bahkan daftar pencabutan DNI sampai pada profesi tukang cukur atau surveyor yang mengizinkan investasi asing melakukan aktivitas bisnisnya pada profesi tersebut di dalam negeri. Artinya, kebijakan yang diambil memang belum cukup mampu untuk memdorong tumbuh kembangnya UKM kita. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998