BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan
Status Bencana Nasional Diberikan Bertahap

Kalau kita perhatikan dari pengalaman gempa dan tsunami di Aceh 2004, memang kemungkinan setelah itu kita catat sedikit sekali status bencana nasional yang diberikan kepada daerah-daerah yang terkena gempa. Bencana di Aceh barangkali memang daerah pertama yang berstatus bencana nasional. Mungkin status daerah bencana nasional juga akan diberikan ke kawasan bencana di Lombok dan sepertinya sudah akan di ‘inpres’kan.

Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah seakan sulit sekali memberikan status bencana nasional kepada daerah yang terkena bencana alam masif? Karena pertama, memang kriteria untuk menentukan bencana nasional itu tidak mudah. Hal itu dilakukan sangat bertahap. Jadi yang bisa menentukan statusnya adalah pemerintah, baik pusat ataupun pemerintah daerah. Segala bentuk bencana memang tidak serta merta ditingkatkan statusnya menjadi bencana nasional. Karena mungkin tindakan pertama bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota atau provinsi atau bahkan skala nya nasional. Jadi memang butuh tahapan-tahapan. Ketika pemerintah daerah sudah menyatakan tidak sanggup dan sistem kepemerintahan daerah nya sudah tidak berjalan lagi, maka berarti pemerintah pusat sudah bisa menetapkan sebagai bencana nasional dan mengambil alih wewenang dana dan sebagainya. 

Kedua, kenapa itu jadi perhatian kita? Karena sekali saja kita tentukan statusnya adalah bencana nasional, maka itu berarti kita membuka kemungkinan pintu-pintu untuk asing masuk ke Indonesia. jadi sama dengan yang terjadi di Aceh. Ketika Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan asing segera masuk. Persoalannya, kalau bantuan asing masuk, tentu itu bukan freelance atau makan siang gratis, tapi pasti akan ada sesuatu dibalik itu. Jadi pemerintah memang sangat berhati-hati dalam hal itu terutama perihal bantuan asing.

Dalam APBN memang sudah dianggarkan dana cadangan untuk masalah kebencanaan. Angkanya mungkin sekitar Rp3-3,5 triliun. Bahkan menteri keuangan sendiri pernah mengatakan bahwa ada dana kebencanaan yang lebih besar lagi daripada itu. Memang, untuk bencana NTB itu mereka sudah meminta dananya hampir Rp1 triliun sendiri. Untuk Palu dan Donggala ini saya dengar BNPB sudah menganggarkan/meminta kepada pemerintah sekitar Rp500 miliar. Jadi anggaran kebencanaan di APBN itu memang ada. Setelah itu, proses dari pencairan dana  desa dan dana transfer ke daerah dan sebagainya memang akan dipermudah khususnya daerah-daerah yang terkena bencana. Dengan tujuan agar daerah terdampak bencana akan lebih mudah membangun infrastrukturnya kembali. 

Jadi kalau soal anggaran sebetulnya skemanya bukan dari sisi dananya, tapi dari sisi bantuan asing nya. Hal itu yang menyebabkan pemerintah harus berhati-hati di dalam menentukan status kebencanaan. 

Jika sekarang hendak masuk bantuan asing dan sebagainya, maka sama seperti di Aceh, kemungkinan akan dibentuk lagi ke arah pembentukan semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) di Aceh dalam rangka rehabilitasi dan recovery infrastruktur daerah bencana. Jadi masalah dana kebencanaan itu sudah ada di APBN dan bukan persoalan ketiadaan dana dan sebagainya. Bahkan prosesnya akan dipercepat. Persoalannya adalah masalah kehati-hatian pemerintah karena ada dampaknya terkait bantuan asing. Terlebih ini di tahun politik jangan sampai hal itu akan menjadi ‘santapan’ media asing dan sebagainya yang berdampak kurang bagus. 

Untuk membangun kembali roda perekonomian kawasan bencana yang pertama adalah membangun kembali infrastruktur. Karena hal itu yang paling penting seperti membangun kembali jalan dan fasilitas sosial seperti rumah sakit yang rusak. Setelah infrastruktur selesai dibangun baru kita akan mendorong konsumsi masyarakat nya. Karena kalau didorong konsumsi masyarakat lebih dulu sedangkan barang tidak ada dan infrastruktur jalan juga rusak perekonomian tidak bisa berjalan. Jadi tetap nomor satu adalah infrastruktur yang dibangun terlebih dahulu. Sama seperti Aceh dulu. 

Untuk sementara ini karena bencana Palu baru beberapa hari maka tindakannya adalah tanggap darurat lebih dulu dan kosolidasi. Tapi bertahap, semuanya akan diusahakan cepat diatasi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan