BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Statemen Presiden dan Loyalitas Menteri BUMN

Pencopotan Direktur Utama Pertamina Elia Massa sebenarnya hal yang biasa saja dan wajar, tidak seharusnya menjadi kegaduhan seolah-olah "jagad Pertamina akan kiamat". Toh kegaduhan itu tidak berdampak signifikan dan manajemen Pertamina berjalan normal saja. Mengukur kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kem BUMN) mesti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Pasal 14 (1) disebutkan Menteri bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 15 (1) Penggantian Direksi (pengurus) sepenuhnya kewenangan RUPS.

Dari dua pasal di atas bisa dibaca bahwa pencopotan Direktur Utama Pertamina adalah hal wajar yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Apalagi pencopotan itu tidak dibarengi pengangkatan direktur utama secara definitif, pengganti Elia Massa hanyalah pejabat sementara atau pelaksana tugas yang memiliki kewenangan tidak setara dengan Dirut definitif. Selama kebijakan yang diambil Menteri BUMN tidak menabrak UU BUMN, menurut saya sah-sah saja.

Terkait dengan statemen Presiden Jokowi yang terkesan tidak tahu menahu pencopotan Elia Massa, menurut saya harus dilihat pada profesionalisme penugasan. Menteri adalah pembantu presiden dan sepenuhnya menyerahkan tupoksinya kepada yang bersangkutan. Presiden tidak selamanya memerlukan penjelasan detail karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada menteri terkait. Dalam konteks itu maka statemen presiden bisa dibaca memperkuat keputusan yang diambil Menteri BUMN. Sebaliknya menteri sebagai pembantu presiden rasanya sangat tidak mungkin melakukan "bunuh diri" dengan melawan presiden. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional