BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Statemen Presiden dan Loyalitas Menteri BUMN

Pencopotan Direktur Utama Pertamina Elia Massa sebenarnya hal yang biasa saja dan wajar, tidak seharusnya menjadi kegaduhan seolah-olah "jagad Pertamina akan kiamat". Toh kegaduhan itu tidak berdampak signifikan dan manajemen Pertamina berjalan normal saja. Mengukur kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kem BUMN) mesti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Pasal 14 (1) disebutkan Menteri bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 15 (1) Penggantian Direksi (pengurus) sepenuhnya kewenangan RUPS.

Dari dua pasal di atas bisa dibaca bahwa pencopotan Direktur Utama Pertamina adalah hal wajar yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Apalagi pencopotan itu tidak dibarengi pengangkatan direktur utama secara definitif, pengganti Elia Massa hanyalah pejabat sementara atau pelaksana tugas yang memiliki kewenangan tidak setara dengan Dirut definitif. Selama kebijakan yang diambil Menteri BUMN tidak menabrak UU BUMN, menurut saya sah-sah saja.

Terkait dengan statemen Presiden Jokowi yang terkesan tidak tahu menahu pencopotan Elia Massa, menurut saya harus dilihat pada profesionalisme penugasan. Menteri adalah pembantu presiden dan sepenuhnya menyerahkan tupoksinya kepada yang bersangkutan. Presiden tidak selamanya memerlukan penjelasan detail karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada menteri terkait. Dalam konteks itu maka statemen presiden bisa dibaca memperkuat keputusan yang diambil Menteri BUMN. Sebaliknya menteri sebagai pembantu presiden rasanya sangat tidak mungkin melakukan "bunuh diri" dengan melawan presiden. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan