BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Stabilitas atau Pertumbuhan?

Pasca dinaikkannya suku bunga The Fed, tekanan pada rupiah kembali membesar. Apa pasal? Tentu ini berasal dari pengaruh interest parity yang membuat return memegang rupiah semakin kecil. Ditambah lagi dengan imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina yang juga berimplikasi pada ancaman Cina untuk mengevaluasi kepemilikan mereka dalam US T-Bonds. 

Meski masih sebatas lempar wacana, namun secara tidak langsung ini sudah membuat rata-rata sukubunga obligasi internasional merangsek naik. Dengan kondisi mata uang AS yang tergolong “safe haven” maka modal pun deras mengalir keluar dari negara-negara miskin fundamental untuk masuk dan merebut dolar AS. Tetapi perlu diketahui bahwa tekanan pada rupiah sebenarnya bukan hanya permasalahan dari sisi moneter saja, faktor domestik juga cukup berperan.

Tekanan pada neraca akun semasa (current account) yang dipicu oleh kinerja ekspor yang suboptimal merupakan salah satu biang keladi. Hal ini pada gilirannya menimbulkan tekanan yang cukup persisten, sehingga jika tidak dibenahi maka permasalahan pada nilai tukar akan selalu membayangi di masa depan. Indonesia tidak bisa tidak, harus mampu merangsang kontribusi sektor industrinya terhadap GDP yang saat ini hanya sekitar 20 persen saja dan tumbuh lekat tanah. Membenahi ini tidak cukup satu periode presiden, butuh waktu dan butuh kesabaran.

Sementara itu, bagaimana solusi jangka pendeknya? Melihat tren seperti ini, Bank Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk selalu berada ahead the curve yang artinya rally kenaikan suku bunga 7 days repo rate boleh jadi akan berlanjut. Meskipun Gubernur Bank Indonesia yang baru terkenal akan sikapnya yang dovish, tetapi sepertinya Bank Indonesia akan tetap pada pendiriannya. Stability over growth.

Atas pilihan ini, tentu Bank Indonesia Bersama pemerintah telah sadar betul bahwa pilihan kebijakan ini akan mengorbankan target pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Hitungan saya, pertumbuhan ekonomi hanya bisa maksimal mencapai 5.1 persen dengan adanya kebijakan yang cenderung kontraktif tersebut. 

Suku bunga memang pada saatnya nanti harus dinaikkan sebagai respon dari apa yang dilakukan The Fed, namun saya lebih menyarankan Bank Indonesia untuk lebih wait and see sembari menghemat peluru. Saya hanya khawatir nanti kita akan terlalu cepat kehabisan peluru sebagai strategi 'tit for tat' dengan The Fed karena secara tren historis, elastisitas kenaikan suku bunga terhadap nilai tukar semakin kecil. Sehingga, pada gilirannya nanti kebijakan moneter super ketat akan kehilangan efektifitasnya. Alih-alih membuat keadaan semakin membaik, ekspansi kredit di jangka panjang akan semakin terkendala akibat naiknya cost of financing

Hal ini juga memberikan tekanan pada bursa efek mengingat para perusahaan emiten akan tergerus fundamentalnya di jangka panjang. All in all, ongkos kebijakan akan melampaui keuntungan yang didapat. 

Kuncinya ada pada bauran kebijakan yang tepat antara otoritas fiskal dan moneter, celakanya sekarang sudah masuk tahun politik. Biasanya di tahun politik, petahana akan cenderung melakukan diskresi kebijakan sesuai dengan patron political budget cycle. Jika ini terjadi, maka kebijakan akan kehilangan kredibilitasnya. Karena dengan tingkat independensi dari otoritas moneter yang tinggi sekalipun, jika tidak didukung oleh kebijakan fiskal yang baik maka tujuan dari otoritas moneter bisa jadi tidak akan tercapai. 

Sebagai kesimpulan, kebijakan yang baik muncul apabila pembuat kebijakan dan institusi pembuat kebijakan mempunyai kemampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap terjadinya gejolak ekonomi yang tidak terduga. Kebijakan yang sifatnya diskresi penuh berakibat pada lunturnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tetapi kebijakan yang terlalu rigid juga tidak terlalu memberikan efek yang positif, yaitu adanya ketidakmampuan untuk secara cepat bereaksi terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan yang lebih tepat untuk diterapkan adalah kebijakan diskresi yang terukur, dimana kebijakan  ini akan membantu membangun terjadinya kredibilitas kebijakan jangka panjang.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung