BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Songsong Indonesia: The Digital Energy of Asia di 2020

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong agar UMKM mengembangkan usahanya agar bisa tumbuh berkembang, maju dan naik kelas, dengan memanfaat dunia digital. Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan para pemimpin negara di pertemuan APEC di Da Nang, Vietnam, kemarin itu, bahwa di tahun 2020 Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital di Asia Tenggara, memang menjadi visi kita semua. Visi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menjadi “The Digital Energy of Asia”.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah melalui sinergi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pemerintah daerah, meluncurkan Gerakan Nasional UMKM Go Online. Gerakan nasional digitalisasi UMKM tersebut bertujuan untuk mendorong kekuatan ekonomi nasional yang berbasis UMKM. Gerakan ini juga didukung oleh 2 program pemerintah yaitu Program 8 juta UMKM dan Program Ekonomi Kerakyatan.

Sebagai pelaku ekonomi terbesar di Indonesia, UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam pengembangan ekonomi digital. Dengan jumlah mencapai 57,9 juta unit, UMKM mampu menyumbang 60,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, pemerintah terus mendorong UMKM memanfaatkan dunia digital. Melalui Gerakan Nasional UMKM Go Online tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 8 juta UMKM masuk pasar digital hingga 2020, dan hingga akhir 2018, 2 juta UMKM sudah masuk pasar digital.

Peluncuran Gerakan Nasional UMKM Go Online dilakukan dengan mengadakan  roadshow  serentak di 13 kota yaitu: Medan, Jambi, Palembang, Bekasi, Bogor, Balikpapan, Denpasar, Semarang, Tangerang Selatan, Bandung Barat, Purwakarta, Sidoarjo dan Surabaya

Bukan saat ini saja, bahkan sejak awal tahun 2017 pemerintah telah berupaya membuat program digitalisasi terhadap UMKM. Pada bulan Januari, Kementerian Koperasi dan UKM membuka program Wirausaha Pemula (WP) yang diberlakukan dengan pola e-Proposal, dimana semua pengajuan WP melalui website, dengan tiga fokus, yaitu daerah tertinggal dan perbatasan, daerah kawasan ekonomi khusus (KEK), serta daerah antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin).

Program WP yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketenagakerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya usaha mikro. Program ini mentargetkan satu juta wirausaha baru dan Kemenkop UKM mendapatkan alokasi 24.800 wirausaha baru.

Tidak hanya pemerintah pusat yang mendorong UMKM untuk bergerak menuju ekonomi digital, pemerintah daerah juga ikut berupaya menjadi UMKM memiliki aksesibilitas terhadap dunia digital, salah satunya di Semarang. Pemerintah daerah Semarang pada bulan Maret menggandeng salah satu e-Commerce besar di Indonesia, Tokopedia, untuk mengangkat potensi UMKM.

Bersama Kadin Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang melakukan kerjasama dengan e-Commerce ini untuk membantu pemasaran UMKM Semarang agar lebih dikenal di Indonesia. Ini langkah yang bagus, mengingat saat ini digital marketing telah menjadi salah satu ujung tombak pemasaran produk dan percepatan pertumbuhan bisnis. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang nantinya juga akan diikuti oleh kota-kota lain diseluruh Indonesia.

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)