BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Skema Gross Split Masih Mentah, Bisnis Hulu Migas Terancam

Awal 2017 pemerintah melakukan perubahan peraturan terkait bagi hasil produksi minyak (Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017). Sebelum ini, skema bagi hasil dilakukan berdasarkan produksi netto yaitu hasil produksi gross dikurangi biaya-biaya yang disebut cost recovery. Hasil produksi netto ini (dikenal dengan equity to split) kemudian dibagi untuk pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S). Bagian pemerintah sekitar 85 persen dan K3S sekitar 15 persen. Dengan skema ini, K3S pada prinsipnya tidak menghadapi risiko bisnis karena semua biaya produksi akan diganti terlebih dahulu.

Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut ini. Asumsikan produksi (gross) untuk periode tertentu sebesar 1.000 barel dengan total biaya cost recovery sebesar 52.000 dolar AS. Harga minyak ketika itu 100 dolar AS per barel. Oleh karena itu, cost recovery di dalam barel setara dengan 520 barel (52.000 dolar AS : 100 dolar AS per barel). Setelah dikurangi cost recovery, produksi netto yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil menjadi 480 barel (1.000 barel produksi gross dikurangi 520 barel cost recovery). Bagian pemerintah 85 persen atau setara 408 barel (85 persen x 480 barel). Bagian K3S 15 persen dari produksi neto atau setara 72 barel (15 persen x 480 barel). Secara total K3S mendapat 592 barel (520 untuk cost recovery dan 72 untuk bagi hasil = laba), atau 59,2 persen dari produksi gross (592 barel : 1.000 barel x 100 persen).

Skema ini kemudian diganti menjadi gross split dengan pembagian 57 persen untuk pemerintah dan 43 persen untuk K3S (bagi hasil minyak mentah). Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa skema gross split ini jelas tidak menarik bagi K3S karena hanya mendapat 43 persen saja, sedangkan biaya produksinya saja sudah 53 persen lebih. Dengan skema gross split ini K3S akan rugi 9.000 dolar AS, karena pendapatannya hanya 430 barel (43 persen x 1.000 barel), atau setara 43.000 dolar AS (430 barel x 100 dolar AS per barel), dengan biaya produksi 52.000 dolar AS.

Kalau harga minyak mentah turun seperti yang terjadi sekarang, situasi menjadi lebih buruk. Kalau harga minyak mentah turun (dari 100 dolar AS) menjadi 80 dolar AS per barel (turun 20 persen), dengan skema cost recovery K3S masih dapat untung 52,5 barel, atau setara 4.200 dolar AS (52,5 barel x 80 dolar AS per barel): cost recovery setara 650 barel (52.000 dolar AS x 80 dolar AS per barel); produksi neto untuk bagi hasil 350 barel (1.000 barel - 650 barel); bagian K3S 15 persen atau 52.5 barel (15 persen x 350 barel).

Dengan skema gross split, K3S akan rugi lebih besar menjadi 17.600 dolar AS, karena pendapatan turun menjadi 34.400 dolar AS (430 barel hasil gross split x 80 dolar AS per barel), dengan biaya produksi 52.000 dolar AS.

Jadi, skema gross split dengan pembagian 57 persen pemerintah dan 43 persen K3S sangat tidak menarik karena 43 persen bagian K3S ini tidak cukup untuk menutupi biaya cost recovery. Dari data historis, realisasi cost recovery 2012 sekitar 51,3 persen, dan 2013 sekitar 53,4 persen. Jelas, pembagian 43 persen sangat tidak menarik. Kedua, dengan skema gross split, fluktuasi harga minyak mentah akan menjadi risiko K3S sepenuhnya. Kalau harga minyak mentah turun seperti sekarang, K3S dipastikan akan mengalami rugi lebih besar. Pada contoh di atas, rugi K3S melonjak dari 9.000 dolar AS menjadi 17.600 dolar AS. Tidak heran kalau para K3S tidak tertarik dengan tawaran lelang di Wilayah Kerja Blok Migas dengan skema gross split ini.

Yang mengkhawatirkan, dampak skema gross split (dengan pembagian 57:43) akan mengakibatkan produksi minyak anjlok karena tidak ada eksplorasi lagi. Kita boleh merasa pandai, tapi kebijakan yang tidak masuk akal, asal-asalan, tanpa perhitungan, pada akhirnya hanya membawa bencana. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan