BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti PUSPOL Indonesia, Alumni S-2 Ketahanan Nasional UI, Wakil Sekretaris Jenderal Forun Serikat Guru Indonesia (FSGI)
Sistem Zonasi Diapresiasi, Tapi Masih Banyak Masalah

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan secara nasional perlu diapresiasi. Di Permendikbud No.18 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB tujuannya bagus. Maksud pemerataan akses pendidikan, dengan sistem zonasi yang bersekolah di zonasi tertentu adalah siswa yang (tinggal) dekat sekolahnya. Secara pembiayaan, secara akses lebih mudah. Siswa tidak perlu keluar ongkos (transportasi) lagi. Dengan sistem zonasi juga tidak ada lagi sekolah favorit, sekolah yang peminatnya sangat banyak dan ada sekolah yang peminatnya sedikit.     

(Sistem zonasi) itu kami apresiasi. Tapi ternyata, dalam implementasinya banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu kami pandang karena di Permendikbud tentang zonasi PPDB tidak diakomodir berbagai peluang atau celah kelemahan yang terjadi. Di antaranya, satu, kenyataannya tidak semua wilayah di Indonesia sudah punya sekolah. Minimal satu kecamatan punya satu sekolah SD, SMP, SMA, Madrasah dan lain-lain. Tapi bagaiaman mau terapkan sistem zonasi, ternyata ada warga di satu kecamatan harus ke kecamatan lain untuk sekolah. 

Kedua terkait banyaknya laporan dari masyarakat memanfaatkan 10 persen jatah jalur khusus. Ternyata banyak orangtua yang ingin anaknya bersekolah di sekolah tertentu, yang tadinya disebut favorit, dengan menggunakan jalur khusus, membuat SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari RT/RW-nya. Itu sangat banyak terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Siswa yang tidak mampu memang diprioritaskan, tapi tidak adil bagi siswa yang secara NEM atau nilai hasil UN-nya bagus karena tidak melampirkan SKTM tidak diterima. 

Ketiga, banyak orangtua yang melakukan migrasi dukcapil (pindah domisili). Tujuannya untuk mengejar sekolah favorit. Permendibud mengatur pindah dukcapil minimal enam bulan. Migrasi ini terjadi besar-besaran juga. 

Akibatnya tujuan pemerataan, kesetaraan akses pendidikan tidak terjadi. Siswa-siswa yang nilai ujiannya bagus tidak diterima di zonasinya karena ditutupi siswa-siswa yang pakai SKTM tadi. Kalau SKTM-nya benar siswa datang dari keluarga tidak mampu, itu wajar. Nyatanya yang mengajukan SKTM adalah orangtua yang sebenarnya mampu. Sudah tidak jujur (prosesnya). Meski temuannya kasuistik, ada (pimpinan) sekolah yang melakukan pungli (pungutan liar) kepada orangtua calon murid yang ingin jadi peserta didik sekolahnya.

Pemerintah mengatakan sistem zonasi diterapkan sambil terus bangun sekolah. Padahal kenyataannya, percuma ada pemerataan tapi infrastruktur sekolahnya belum ada. Faktanya, seperti di tiga kecamatan Blora, Jawa Tengah, ada sekolah yang peminatnya 40 kelas, padahal kapasitasnya 7 kelas. Tapi ada juga sekolah yang sepi banget (peminatnya). Ini akan berdampak juga pada guru ketika mengajar muridnya sedikit. Ini menjadi masalah rasio perbandingan guru dan murid. 

Mindset orangtua harus diubah. Murid-murid yang nilai ujiannya bagus mesti didistribusikan ke sekolah-sekolah yang kata orang nggak favorit. (Nantinya) bagaimana si murid (pintar/berprestasi) membawa pembaharuan di sekolah tersebut. Cara pandang seperti ini belum ada pada orangtua. Sebab, sekolah favorit juga dipertanyakan. (Malah) muncul anekdot, di sekolah favorit gurunya magabut (makan gaji buta, tidak bekerja mengajar--red) karena muridnya sudah pintar-pintar, tinggal suruh kerjalan LKS (lembar kerja siswa). 

Sekarang, kalau sarana dan pra-sarana sekolah negeri harusnya sama. Mereka dapat dana BOS (bantuan operasional sekolah). (kualitas) gurunya (seharusnya) sama, karena mereka semua PNS. Guru-guru yang bagus jangan menumpuk di sekolah tertentu. Harus didistribusikan. Nah, kami melihat itu belum terjadi. Karena guru masih terpusat di kota-kota besar. Daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) makin terpinggirkan. Dari segi infrastruktur pun daerah 3T kalah jauh, padahal semestinya itu tak terjadi akibat akumulasi (permasalahan) tahun-tahun sebelumnya. (ade)  

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK              Komnas Perempuan: BN Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan