BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Sistem Politik Kita Mengandung Anomali

Presiden Jokowi termasuk “tegas” atau “tega”dalam meresafel kabinet dan lugas dalam penilaian kerja profesional menterinya meski punya pertimbangan politik partisan, dalam arti memperhitungkan dukungan koalisi parlementer tentu menjadi faktor determinan resafel juga. Karena sistem politik kita memang mengandung anomali, yaitu presidensial dengan parlemen multipartai, maka presiden tidak mungkin sepenuhnya memberlakukan hak prerogatifnya.

Beberapa menteri yang bukan partisan tetap bertahan meskipun dihadang oleh oposisi atau oleh partai pendukung sendiri, karena menteri yang bersangkutan dinilai arogan atau tidak akomodatif terhadap the ruling party.  Memang yang paling objektif tentu memberlakukan meritokrasi penuh, perform atau tidak, berkinerja atau memble, dan bukan karena politisi partisan atau teknokrat profesional. Di samping tentu saja integritas dan karakter menteri di tengah gelombang pasang arus besar masyarakat yang antikorupsi dan beragenda menurunkan ICOR yang sangat tidak efisien 6,4.

Presiden Jokowi menargetkan penurunan angka ICOR tinggi yang disebabkan high cost rent seeker political bureaucraty ini menjadi agenda dalam persaingan menempatkan Indonesia Inc dalam barisan 10 besar ekonomi  global sekaligus mengatasi kendala dan ancaman jebakan The Middle Income Trap, ketidakmampuan suatu Negara bangsa untuk mentas dari jebakan kelas menengah bawah secara permanen.

Kabinet Kerja Jokowi ini punya dua wanita professional menduduki posisi Menkeu dan Menteri BUMN, dan keduanya dikenal nonpartisan. Berarti Presiden tidak perlu kawatir mengganggu relasi dengan parpol seandainya melakukan resafel terhadap kedua menteri itu. Tentu saja Sri Mulyani punya peluang lebih pasti untuk tetap bertahan karena baru saja dipanggil pulang dari Bank Dunia setahun yang lalu. Sebaliknya, Menkeu Rini yang lahir di Maryland, USA, waktu ayahandanya, Mr Soemarno, bertugas di Bank Dunia IMF 1958 sebelum dipanggil pulang menjadi Gubernur BI dan kemudian Menkeu oleh Bung Karno tahun 1960, ternyata memiliki akses dan relasi pribadi yang kuat dengan Presiden sehingga survive meskipun dilanda oposisi oleh “kingmaker” Megawati.

PDBI mengamati masalah kabinet ini sudah sejak awal kabinet Presidensial pertama  yang dipimpin oleh Presiden Sukarno yang merangkap PM dan hanya berusia 87 hari, melewati 10 PM era demokrasi liberal 1945-1959, tiga resafel Kabinet Kerja dan dua Kabinet Dwikora Bung Karno, transisi Kabinet Ampera, dan tujuh kabinet Soeharto serta era pasca Soeharto yang kembali dengan pola demokrasi liberal.

Usulan PDBI tentang perampingan kabinet sudah diakomodasi dengan UU Kementerian yang membatasi ruang gerak presiden agar tidak seenaknya membongkar pasang kabinet untuk membagi-bagi kursi menteri sehingga jumlah kabinet bisa membengkak mencapai rekor 100 menteri pada Kabinet Dwikora II yang hanya berusia 34 hari ( 21 Feb 1966-28 Maret 1966).  Tapi tentang jumlah menteri yang masih 34 portofolio, PDBI “kalah” dalam usulan efisiensi kabinet. Davide Castelvecci  pakar management menulis dalam  Science News edisi 9 Mei 2008 berjudul The Undecided bahwa “More decision makers bring less efficiency. Researchers have found an inverse correlation between a country’s level of development and cabinet size: the more developed a country is, the smaller is the cabinet”.

Resep PDBI itu tentu saja “tidak laku” meski menurut bandingan empiris memang struktur kabinet G20 membuktikan kabinet ASk Jermank Jepang adalah paling ramping dan efisien dibanding Tiongkok, India, dan tentu saja Indonesia yang termasuk masih “tambun” sehingga lamban geraknya. Menurut PDBI kabinet cukup terdiri dari kementerian esensial dan strategis, yaitu yang praktis permanen harus ada menurut UU Kementerian optimal 17. Tapi kondisi politik kontemporer tampaknya tidak mungkin menerima advis ini.

Karena itu barangkali lebih realistis untuk PDBI mengusulkan kebijakan konkret. Kementerian BUMN mungkin diganti strukturnya menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF). Kemudian 119 BUMN dikelompokkan jadi 4 super group setara Temasek masing masing berkekuatan aset Rp1.500 triliun. Chairman SWF Indonesia ditugasi seperti GSIC dan Temasek Singapore untuk menjadi korporasi bisnis global . GSIC mengelola US$ 10 miliar aset dan Temasek S$ 100 miliar dengan revenue S$ 100 miliar. Sementara seluruh BUMN RI asetnya Rp6.000 triliun tapi revenue-nya hanya Rp2.000 triliun. 

Dalil Castelecchi terbukti, the more you have the less efficient.  Sudah 72 tahun merdeka, mengurus aset masih terganggu oleh perselingkuhan politik KKN model e-KTP. Perombakan kabinet menuju yang efisien merupakan prasyarat suksesnya delivery Kabinet Kerja Jokowi serta keterpilihan kembali 2019. Kata kuncinya delivery meritocracy, bukan politicking dan patronizing. (jim)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF