BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Indonesian Parliamentay Center
Sistem LHKPN Kurang User Friendly

Secara sistem, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki kelemahan, di antaranya: sifatnya voluntary, formulirnya kurang simpel, sistem pemantauan, dan tidak ada sanksi hukum bagi yg tidak setor.

Sistem yang masih kurang user friendly dan mampu memaksa para pejabat tersebut menjadikan para anggota DPR dan DPRD enggan untuk menyetorkan laporan harta kekayaannya. Kecuali beberapa orang anggota legislatif yang memiliki perhatian terhadap moral dan pertanggungjawaban publik.

Di DPR dan DPRD sendiri belum terbangun sistem integritas yang mampu memberikan perspektif bahwa komitmen dan integritas dibuktikan dengan pemenuhan sejumlah indikator dari Anggota DPR. Misalnya, mempublikasikan profil, melaporkan kinerja, mempublikasikan potensi konflik kepentingan, menyetorkan LHKPN dan sebagainya.

Indikator-indikator itu penting bagi publik untuk tahu bahwa anggota yang mewakili mereka akan berkerja untuk rakyat. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998