BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Sistem Ekonomi Pancasila, Rumusan Jenius Berbangsa

Adakah bangsa lain di dunia ini yang mencoba merumuskan konsep sistem ekonomi berdasarkan dasar negaranya secara khusus? Rasanya tidak ada selain Indonesia. Konsep ekonomi yang dikenal luas di dunia terdiri dari dua kutub berlawanan yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis atau disebut juga ekonomi komunis (berasal dari bahasa Perancis: commun, berarti umum). Sistem Ekonomi Pancasila lahir di era perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang merepresentasikan sistem ekonomi masing-masing, yaitu sistem ekonomi sosialis (komunis) dan sistem ekonomi kapitalis.

Sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dirumuskan Mohammad Hatta, dalam buku berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang”, maka sistem ekonomi Indonesia digagas untuk tidak berkiblat ke salah satu sistem ekonomi negara adi daya yang sedang perang dingin itu. Sistem ekonomi yang digagas Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

Sejak awal kelahiran konsep Ekonomi Pancasila pada 1967 dalam artikel yang ditulis Emil Salim, ekonom UI, hingga saat ini masih ada pihak yang belum dapat menerima sepenuhnya hal tersebut. Hal tersebut salah satunya karena ada anggapan bahwa konsep Ekonomi Pancasila tidak berbeda dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) di mana peran negara tidak mutlak benar sebagaimana konsep ekonomi sosialis dan tidak juga hampir nihil sebagaimana konsep ekonomi kapitalis. Namun demikian, ada sebagian pihak menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila memiliki kekhasan dan perbedaan karena didasarkan pada butir-butir nilai dari kelima sila dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Perdebatan dan pembahasan hal ini terus bergulir hingga sekarang dan menjadi hangat saat diangkat ke wacana nasional dengan mengaitkannya pada kondisi ekonomi Indonesia di abad 21, tepatnya pada 2018.

Jika disepakati bahwa tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka sarana untuk mencapai tujuan tersebut menjadi penting untuk disepakati juga setidaknya kriteria sarana yang sesuai dengan sosiokultur, lingkungan geografis dan bentuk negara serta sistem pemerintahan Indonesia. Apabila masih ada pihak yang tidak menyepakati apalagi dalam jumlah signifikan maka niscaya akan berdampak buruk bagi usaha pewujudan tujuan berbangsa dan bernegara tersebut di atas.

Bila kita mau menengok China yang tidak menerapkan konsep Ekonomi Pancasila, namun  perjalanan berbangsa dan bernegaranya hingga saat ini nampak sudah on the right track untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Sistem ekonomi China mulai dirubah fundamental oleh Deng Xiao Ping dari sistem ekonomi sosialis dengan peran negara yang sentral menjadi sistem ekonomi yang berhaluan pada sistem ekonomi kapitalis dengan mengijinkan mekanisme pasar mengatur kegiatan ekonomi.

Apakah dengan demikian--jika memandang China sebagai contoh--maka sistem ekonomi kapitalis akan mengantarkan Indonesia pada kemajuan seperti yang dialami China? Tentu saja belum dapat dipastikan karena perbedaan konteks, sosiokultur, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta kondisi lingkungan geografis yang menjadi faktor-faktor determinannya.

Ekonomi Pancasila yang demikian gencar dikembangkan oleh Prof. Mubyarto, Dr. Sri Edi Swasono dan beberapa nama lainnya kiranya tidak sekadar menjadi memento dalam khasanah pengetahuan ekonomi, namun selayaknya diteruskan pengembangan dan penerapannya oleh generasi penerus, khususnya di “Zaman Now”, karena hal ini dilandasi keyakinan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah bernilai baik dan layak untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI