BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Pembina Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Sinergi Sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syariah

Jika berbicara Ekonomi Pancasila apakah masih bisa diharapkan atau tidak, harus jelas diharapkan untuk apa? Jika diharapkan untuk menjadi dasar strategi dan kebijakan dalam ekonomi jawabannya tentu sangat diharapkan dan bahkan perlu diperjuangkan kembali.

Masyarakat sekarang ini dalam dinamika politik dan sosial yang terjadi telah menggaungkan kembali pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang didalamnya diharapkan termasuk memperjuangkan kembali  Sistem ekonomi Pancasila (SEP). SEP yang gegap gempita dibicarakan di berbagai seminar era orde baru oleh Prof. Mubyarto yang diakui dan dikenal sebagai penggagas konsep SEP sampai menjelang era reformasi, saat ini seakan akan telah hilang daya ungkitnya untuk digunakan sebagai cara menegakkan keadilan sosial dalam ekonomi.   

Di era reformasi ini SEP tidak lagi banyak dibicarakan untuk menjadi sistem ekonomi yang dapat diandalkan mengatasi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi dampak pemerataan hasil-hasilnya secara berkeadilan. Timbul kesan, seolah-olah negara kita yang dibangun berdasarkan ideologi Pancasila ini, yang menjadikan Pancasila sebagai Way of Life, tidak lagi menganggap penting konsep SEP sebagai pedoman dan dasar membangun ekonomi nasional. Mungkin penilaian saya salah tetapi itulah kenyataan yang ada bahwa ekonomi nasional kita sekarang kurang selaras dengan amanah yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Realitas ekonomi kita saat ini lebih dibangun oleh kekuatan konsumsi masyarakat dibandingkan dengan investasi. Pola konsumsi melebihi pendapatan (spending exceeds income), sehingga mendorong kebiasaan perilaku yang tidak etis dan immoral dalam meraih pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Pola konsumsi tinggi menimbulkan social cost, mendorong  peningkatan inflasi, korupsi, pengangguran, kriminalitas dan degradasi kualitas lingkungan.

Berkaca pada masa lalu, teori pertumbuhan ekonomi yang gagal diterapkan di Indonesia kenyataannya gagal mengurangi kemiskinan karena tidak ada capaian hasil-hasil ekonomi yang menetes ke masyarakat bawah. Strategi itu kemudian disempurnakan dengan strategi pertumbuhan yang diikuti dengan pendistribusian (growth with distribution) yang juga gagal mengurangi kemiskinan, disebabkan oleh sikap masyarakat pemilik kekayaan yang justru tertanam dalam penumpukan kekayaan yang tidak produktif (tanah hanya sebagai harta simpanan) dan tidak diterima manfaatnya oleh masyarakat luas.

Sinopsis Watyutink.com bisa dipandang sebagai “permulaan”, untuk kembali mengungkit konsep SEP yang digagas (alm) Prof. Mubyarto  sebagai cara mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi, mengatasi kesenjangan distribusi sumber-sumber daya langka, dan distribusi modal yang kurang dapat diakses pengusaha-pengusaha kecil. Lebih dari itu, SEP perlu diterapkan sebagai dasar bertindak dalam menyusun kebijakan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

Hal yang penting diperhatikan jika SEP ingin kembali digugah--sebagaimana juga saat ini sedang digencarkan sosialisasi dan implementasi konsep  ekonomi syariah--diperlukan operasionalisasi konsep dalam definisi yang jelas dan berdampak secara sistemik mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam  masyarakat. Prinsip-prinsip SEP bersesuaian dengan Sistem Ekonomi Islam (baca: syariah) yang mendorong kebijakan-kebijakan kondusif bagi kegiatan-kegiatan ekonomi dalam prinsip kebebasan ekonomi yang bertanggungjawab, berkeadilan dan mendorong stabilitas makro ekonomi. Implementasi yang paling berkesesuaian antara konsep SEP dengan konsep Ekonomi Syariah adalah pada pola Baznas, dalam mendorong percepatan distribusi sumber-sumber keuangan dan percepatan pemanfaatannya.

Dalam konteks ini diperlukan moral kepemimpinan dari penentu kebijakan, para pelaku ekonomi yang mampu menerapkan tatakelola ekonomi yang baik dan menjaga kepentingan publik guna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, merata dan berkesinambungan. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI