BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis 98, Politisi
Simalakama Simbiosis Mutualisme Politik

Proses demokrasi pemilihan langsung baik pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah bahkan sampai pemilihan presiden tidak luput dari konsekuensi perlu adanya dana pergerakan politik atau biaya politik, baik untuk kepentingan propaganda ,iklan, maupun buah tangan.

Liku-liku para kontestan di pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan  presiden tidak sesederhana yang kita bayangkan. Setiap orang yang sudah lolos menjadi calon legislatif, calon kepala daerah, dan calon presiden mengikuti proses dan liku-liku yang sangat panjang, bahkan mungkin melelahkan bukan saja pikiran, tenaga, bahkan biaya. Belum lagi biaya yang akan dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi.

Hal tersebut membuat para kontestan dalam posisi SIMALAKAMA. Satu sisi untuk memenangkan pertarungan otomatis setiap kontestan harus mengeluarkan biaya untuk membentuk tim pemenangan sampai tingkat jaringan yang paling rendah. Untuk mendapatkan  jurus-jurus dan strategi-strategi yang jitu, bahkan tidak sedikit para kontestan harus didampingi konsultan politik untuk membantu strategi pemenangannya yang menjadi bagian dari tim pemenangan.

Para kontestan juga harus menjajakan diri baik secara langsung dengan pertemuan dialogis maupun pemasangan iklan di media dan alat peraga yang sudah harus tersebar dan terpasang  ke seluruh penjuru daerah pemilihannya. Belum lagi pembuatan souvenir dengan berbagai macam produk yang harus dibeli dan dibagikan ketika melakukan pertemuan dengan para calon pemilih sebagai buah tangan.  

Sisi yang lain, apakah semua pengeluaran untuk kebutuhan semua biaya politik itu harus dari kocek sendiri para kontestan? Di sinilah munculnya simalakama simbiosis mutualisme antara kontestan dan pemilik modal. Tentunya dengan pertimbangan kepentingan masing-masing.

Para kontestan memelukan biaya untuk pemenangan, para pemilik modal mengharapkan adanya timbal balik yang menguntungkan ketika kontestan yang didukung meraih kemenangan. 

Di sinilah dilema calon kepala daerah, legislatif  maupun presiden. “ ketika kehendak pemberi suara bertentangan dengan pemberi modal politik” biasanya kehendak pemberi suara dalam hal ini rakyat akan menjadi korban. Akhirnya tidak sedikit kepala daerah yang terjerat hukum dan masuk penjara KPK dan banyak daerah sampai saat ini masih terbelakang akibat itu.

Besarnya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kontestan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi ekonomi  masyarakat kita yang belum sejahtera. Kedua, para kontestan bukan atau belum menjadi bagian dari  masyarakat pemilih. Ketiga, luasnya daerah pemilihan. Keempat, teknis pemilihan yang masih rumit. Kelima, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu masih bersifat administratif. Keenam, netralitas penyelenggara pemilu yang masih menjadi pertanyaan.

Hal-hal tersebutlah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Agar proses demokrasi kita berjalan sehat, dang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang membawa dampak positif buat daerah dan Indonesia.

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan