BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Siapkan SDM, Atasi Mismatch

Rencana pemerintah untuk menerbitkan undang-undang Cipta Lapangan Kerja sebagai satu Omnibus Law yang menselaraskan peraturan-peraturan ketenagakerjaan bisa jadi adalah suatu langkah kebijakan yang ideal.

Pemerintah menyampaikan setidaknya 82 Undang-Undang dan 1.194 pasal terkait dengan penciptaan lapangan kerja akan direformulasikan dalam undang-undang cipta lapangan kerja.  Banyak diantara peraturan tersebut yang tumpang-tindih dan undang-undang Cipta Lapangan Kerja bisa jadi solusinya. Namun dengan beragam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, penyusunan Omnibus Law tentu membutuhkan berbagai pertimbangan.

Terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja. Pertama, dari 11 klaster yang sedang dirumuskan dalam Omnibus Law Ketenagakerjaan, hanya 1 yang secara spesifik membahas tentang ketenagakerjaan itu sendiri. Sementara lainnya lebih pada masalah perbaikan iklim investasi.

Pada satu sisi, perbaikan iklim investasi tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, terdapat banyak permasalahan krusial lain di luar soal investasi yang akan turut mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah mengindikasikan bahwa tidak akan banyak perubahan peraturan dalam klaster ketenagakerjaan. Padahal carut marut dalam undang-undang ketenagakerjaan sampai saat masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Sebut saja mulai dari sistem pengupahan, jaminan sosial, pesangon, outsourcing, serikat pekerja dan penetapan upah minimum.

Belum lagi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas. Dalam kesetaraannya dengan undang-undang, struktur Omnibus Law yang dirancang pemerintah dengan menggabungkan antara iklim investasi dan ketenagakerjaan perlu dipertimbangkan kembali.

Di sisi penciptaan lapangan kerja, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan salah satunya dapat menjawab berbagai permasalahan yang muaranya pada keterkaitan sisi penawaran dan sisi permintaan tenaga kerja.

Masalah yang ada antara lain ketidaksesuaian lapangan kerja (employment mismatch) antara kompetensi yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketidaksesuaian vertikal (vertical mismatch) terjadi jika tenaga kerja bekerja pada lapangan pekerjaan di bawah atau di atas kualifikasi pendidikannya. Sementara ketidaksesuaian horizontal (horizontal mismatch) terjadi jika tenaga kerja bekerja pada lapangan pekerjaan di luar bidang atau kompetensi pendidikannya.

ILO memperkirakan sepanjang 2006 hingga 2016, total ketidaksesuaian lapangan pekerjaan secara vertikal berada dalam kisaran 37 persen tiap tahunnya. Lebih jauh lagi, dengan data dasar yang sama (Sakernas 2016) dan mengkhususkan pada lulusan perguruan tinggi, SDGs Center Universitas Padjajaran mengungkap dalam studinya bahwa tingkat ketidaksesuaian lapangan kerja pada tenaga kerja usia muda khususnya generasi milenial cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya.

Dalam studi tersebut disampaikan bahwa sekitar 45,58 persen milenial bekerja pada lapangan pekerjaan yang lebih rendah kualifikasinya dari pada latar belakang yang dimiliki (over education) dan sekitar 16,85 persen milenial bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan atau kompetensi yang dimiliki (unrelated employment).

Salah satu dampak dari ketidaksesuaian lapangan kerja ini adalah rendahnya tingkat upah, utamanya relatif terhadap tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi kami terkait disparitasi upah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, semakin tinggi pula disparitas upah. Misalnya, antar kelompok usia muda dan dewasa, disparitas upah tenaga kerja lulusan sekolah dasar berkisar 11,22 persen, sementara untuk lulusan perguruan tinggi berkisar 54,99 persen.

Selain disparitas upah antarkelompok usia, disparitas upah antargender juga menjadi salah satu isu krusial dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Studi kami juga mengindikasikan masih cukup tingginya disparitas upah gender yang mengarah kepada diskriminasi.

Disparitas upah antargender dan antarkelompok usia juga terkait dengan komitmen pemerintah untuk mengarusutamakan pembangunan nasional kepada Sustanaible Development Goals 2030 (SDGs 2030). Goal 8 Target 5 ditujukan untuk mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta layak untuk laki-laki dan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, dan kesetaraan upah. Tidak itu saja, kesetaraan upah menjadi indikator penting berjalannya pasa tenaga kerja yang kompetitif.

Dampak lain yang tak kalah seriusnya dari ketidaksesuaian penawaran dan permintaan adalah masalah pengangguran. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan juga dapat menjawab permasalahan triple burden of employment.

Pertama, millennials unemployment. Generasi milenial Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, saat ini dan yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan bulan Oktober 2019, bahwa Indonesia akan memasuki era puncak demografi pada medio 2020-2024.

Disampaikan oleh Presiden bahwa dengan pengembangan kualitas SDM, bonus demografi diharapkan dapat ditransformasi menjadi lompatan kemajuan. Namun, salah satu permasalahan utama dalam kontek bonus demografi adalah masih tingginya tingkat mengangguran generasi milenial yang notabene adalah usia produktif.

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan hingga mencapai 5,28 persen pada 2019 (BPS, 2019). Namun pada waktu yang sama, tingkat pengangguran usia muda mencapai 13,03 persen dan tingkat pengangguran angkatan kerja kelompok usia termuda (16-18) mencapai 28,12 persen (BPS, 2019).

Kedua, vocational unemployment. Lulusan pendidikan vokasi juga memiliki potensi yang cukup besar dalam pasar tenaga kerja Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lulusan pendidikan umum. Salah satunya karena pendidikan vokasi lebih terfokus pada bidang keahlian tertentu dan lebih banyak pada praktik ketimbang teoritis.

Hal ini sejatinya sesuai dengan kebutuhan di berbagai indutri yang berkembang di Indonesia. Namun sayangnya, data menunjukkan bahwa justru tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dan Diploma I-III lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran lulusan tingkat pendidikan lainnya. Data per Agustus 2019 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK adalah 10,42 persen sementara lulusan Diploma I-III adalah 5,99 persen (BPS, 2019).

Efektifitas omnibus law ketenagakerjaan nantinya akan ditentukan diantaranya oleh sejauh mana kedua masalah pengangguran ini dapat diatasi. Di satu sisi transisi demografi dengan bertambahnya angkatan kerja Indonesia dalam beberapa tahun mendatang dapat menjadi bonus demografi jika kedua masalah pengangguran ini dapat teratasi. Namun di sisi lain, jika tidak, berbagai permasalahan dapat muncul dan menjadi hambatan dalam pembangunan.

Last but not least, pengangguran terdidik (educated unemployment). Data BPS dari SAKERNAS Agustus 2019 juga mengungkap fenomena penggangguran terdidik di kalangan pemuda. Hal ini ditujukkan dengan semakin tingginya tingkat pengangguran kalangan pemuda dengan semakin tingginya tingkat pendidikannya.

Hal ini semakin menguatkan perlunya perbaikan keterkaitan dunia pendidikan dan dunia usaha utamanya dalam mempersiapkan SDM-SDM yang memiliki ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.

Dari gambaran di atas jelas bahwa penciptaan lapangan kerja tidak saja semata masalah dari sisi permintaan, namun juga dari sisi penawaran. Lebih penting lain, perlu dipahami bersama seluruh pihak bahwa penciptaan lapangan kerja tidak saja terkait masalah perbaikan iklim investasi, namun lebih jauh lagi terkait dengan berbagai dimensi dalam pembangunan nasional, salah satunya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Omnibus Law Cipta Lapangan kerja diharapkan tidak saja dapat menjadi penengah tumpang tindih dan tarik ulur para pemangku kepentingan dalam pasar tenaga kerja dari sisi permintaan, namun juga untuk mendorong perbaikan di sisi penawaran.

Salah permasalahan yang krusial dalam perekonomian nasional, yaitu masalah pengangguran. Tantangan ke depan tidak saja semakin bertambahnya penduduk usia produktif karena transisi demografi, namun juga semakin terbukanya pasar tenaga kerja nasional (borderless labor market). (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)