BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Siapa yang Menjamin K3 di Industri?

Kejadian ledakan pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, mengingatkan kembali deretan kecelakan kerja yang sering terjadi di tanah air. Berulangnya insiden menunjukkan adanya gunung es permasalahan (mendasar) yang tidak tampak di permukaan.

Di tataran regulasi sudah banyak peraturan tentang ketenagakerjaan, izin usaha, AMDAL dan lainnya. Tapi di tataran implementasi, ketaatan masih menjadi PR kita bersama. Seringnya terjadi kecelakaan kerja sebenarnya bisa diminimalisasi ketika perusahan serius memahami besarnya risiko yang harus ditanggung ketika K3 tidak diindahkan. 

Terkait K3, dikenal Sistem Manajemen SMK3 yang tidak lain substansinya mirip dengan standard OHSAS 18001. Tujuan SMK3 ini antara lain mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja; menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan dan kerusakan yang pada akhirnya akan melindungi investasi, dan lingkungan kerja yang sehat, dan menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi atau kecelakaan kerja.

SMK3 memberikan acuan bagaimana perusahaan berkomitmen membuat kebijakan atau panduan manajemen K3. Salah satu bentuk komitmen sebuah perusahaan dengan menyediakan sumber daya yang memadai. Kemudian perusahaan membuat perencanaan dan penetapan sasaran, tujuan, petunjuk teknis tentang manajemen risiko yang baik, dan pemenuhan peraturan standar yang ada. Dalam penerapannya diperlukan integrasi sistem manajemen K3 ke dalam sistem manajemen perusahaan yang ada, misalnya sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 dan sistem manajemen lingkungan SNI ISO 14001. Dalam penerapan SMK3 diperlukan sosialisasi yang baik kepada seluruh karyawan.

Selanjutnya untuk mengetahui dinamika dan proses harian sangat dipengaruhi oleh beban kerja, kondisi karyawan, dan leadership manajemen, diperlukan monitoring, pengukuran dan evaluasi yang meliputi inspeksi dan pengujian peralatan, metode, dan temuan yang terdapat pada pekerjaan. Dari kegiatan ini akan diperoleh umpan balik yang dijadikan masukan untuk meninjau ulang penerapan SMK3, sehingga akan terjadi perbaikan terus menerus (continous improvement).

Kegiatan tinjau ulang ini dilakukan oleh pihak manajemen secara berkala dengan sasaran akhir bertujuan meningkatkan mutu SMK3 secara keseluruhan. Peninjauan ulang meliputi evaluasi dan melihat kembali tujuan, sasaran dan kinerja K3, kemudian membuat rekaman hasil temuan audit dan menyusun langkah perbaikan (corrective action).

Pada umumnya terkait sistem manajemen apakah SMK3, OHSAS 18001, ISO 9001, ataupun ISO 14001 mempunyai prinsip yang serupa. Banyak Industri kecil hanya dengan menerapkan prinsip sederhana tentang tata letak bahan baku, proses, bahan jadi, dan dilengkapi jalur penyelamatan saja banyak mendapatkan manfaat. Apalagi hal yang terkait dengan bahan eksplosif seperti petasan menuntut penerapan standar yang tinggi. Bahkan standar untuk produksi bahan peledak ada tersendiri misalnya OHSAS 3912.03-2017 tentang manajemen keamanan proses untuk pembuatan bahan peledak (Process Safety Management for Explosives and Pyrotechnics Manufaturing).

Apabila suatu perusahaan tidak menerapkan SMK3 berarti ada yang salah terhadap perizinan awal dan pengawasan. Memang dua kegiatan itu sulit dikontrol. Menyangkut pengawasan ini sebenarnya tidak harus menjadi beban pemerintah terkait SDM dan anggaran. Apabila perizinan dan pengawasan dilakukan oleh beberapa sektor maka bisa dibayangkan rumitnya koordinasi dan bertentangan dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi. Seperti dilakukan di Negara maju, ranah pengawasan dapat dilakukan dengan audit dan sertifikasi oleh pihak ketiga (lembaga independen). Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2014, lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi yang bekerja berdasarkan standar ISO 17011. Dengan prinsip ini, kelebihannya pengawasan terjadi secara optimal dan akan membuka lapangan usaha/kerja baru. Masyarakat-- termasuk para pekerja, akan merasa aman karena ada sistem yang bersifat akuntabel dan terbuka. Pihak pemerintah tinggal melakukan pengawasan secara umum terhadap berjalannya sistem ini dan sesekali masuk detail ketika ada yang kritikal. Semoga peristiwa Kosambi menjadi pelajaran kita semua. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)