BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor

Dalam perdagangan internasional sudah jamak sebuah negara melakukan ekspor dan impor. Menjadi persoalan jika ternyata nilai impor lebih besar dari ekspor sehingga timbul apa yang disebut dengan defisit transaksi berjalan (current account deficit). Sudah diketahui berbagai pihak bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia telah mencapai 8,4 miliar dolar AS atau setara 3,0 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2019. Hal ini memiliki kecenderungan akan meningkat hingga di akhir tahun 2019. Oleh karena itu pemerintah sekarang sedang berupaya keras mencari cara ampuh untuk mengurangi defisit transaksi berjalan tersebut.

Salah satu cara yang tengah ditimang-timang adalah penerapan Non-Tariff Measurement atau NTM. Kajian mengenai hal ini diyakini sudah dilakukan pemerintah dan sekarang sedang merumuskan kebijakan yang tepat menggunakan instrumen ini. Namun berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya seringkali pemerintah terlalu lama menimbang dan merumuskan kebijakan sehingga momentum berlalu dan kebijakan yang dikeluarkan menjadi kurang efektif. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan serius dalam menerapkan NTM agar efektif. Tujuan NTM harus dirumuskan jelas berikut indikator evaluasinya pada kurun waktu tertentu sehingga dapat disimpulkan kebijakan NTM berhasil ataukah gagal. Produk dan jasa yang dicakup oleh NTM harus memiliki dampak signifikan mengurangi CAD. Saat ini tercatat bahwa produk impor yang bernilai besar adalah migas, tekstil dan produk tekstil, baja, ban dan kosmetika. Apakah dengan mengurangi impor maka produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik dalam hal kuantitas dan spesifikasi produk? Belum lagi mengenai daya saing harga produk dalam negeri untuk baja, ban, tekstil dan produk tekstil serta kosmetika, dibandingkan produk impor. Konsumen akan menjadi juri yang menjatuhkan pilihan produk sesuai kebutuhannya. 

Ada 15 jenis NTM yang dapat dipilih pemerintah untuk produk-produk yang dimasukkan dalam kebijakan NTM sehingga memberi dampak efektif terhadap CAD. Jenis-jenis NTM menurut OECD terbagi dalam dua kelompok yaitu technical measures meliputi: Sanitary and phytosanitary measures; Technical barriers to trade; Pre-shipment inspection and other formalities serta non-technical measures meliputi: Contingent trade-protective measures; Non-automatic licensing, quotas, prohibitions and quantity-control measures; Price-control measures, including additional taxes and charges; Finance measures; Measures affecting competition; Trade-related investment measures; Subsidies; Rules of origin; Distribution restrictions; Restrictions on post-sales services; Intellectual property; dan Government Procurement Restrictions. 

Salah satu contoh penerapan NTM yang relatif berhasil mencapai tujuannya adalah pemberlakuan the Tobacco Plain Packaging Act oleh pemerintah Australia pada tahun 2011 dalam rangka berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau dengan alasan melindungi kesehatan warganya sehingga sejak tahun 2012, semua rokok yang diproduksi di negara tersebut memiliki kemasan yang sama : polos tanpa gambar, slogan, maupun merk. Alhasil kebijakan tersebut memberi dampak terhadap ekspor produk rokok Indonesia ke Australia.  

Oleh karena itu menjadi penting dalam merumuskan kebijakan NTM oleh pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor yang hendak dikendalikan. Apabila tidak cermat maka akan menjadi bumerang bagi laju pertumbuhan ekonomi karena menuai protes dan kritik dari para pelaku bisnis dan tentu saja konsumen Indonesia. 

Waktu memang terbatas menjelang tutup tahun 2019 serta pelantikan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang. Penerapan NTM yang tepat sehingga menurunkan CAD akan menjadi kado istimewa bagi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin di awal kerjanya. Semoga demikian adanya. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif