BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI
Sesuaikan PBI pada Unit Cost BPJS

Saya pernah diundang dalam pertemuan dengan deputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan bahwa para Direktur BPJS tidak bisa mengeluarkan peraturan direktur. Karena cantolan  hukumnya nggak ada. Namun, kalau BPJS sendiri sebagai badan atau lembaga, dimungkinkan untuk membuat peraturan BPJS.

Selain itu, seberapa pun besar defisit yang dialami oleh BPJS pasti kan akan ditutupi oleh pemerintah. Karena penerima bantuan iuran (PBI) dari BPJS kan masih di bawah unit cost. Jadi yang membuat atau menyebabkan BPJS selalu defisit karena: pertama,  PBI-nya belum pada level real unit cost seseorang yang tidak mampu itu seharusnya membayar berapa iurannya.

Dulu pada waktu saya menjadi Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), sebelum BPJS mengeluarkan ketetapan iuran untuk PBI, saya sudah mengatakan bahwa besaran PBI semestinya sebesar Rp60.000. Kala itu masih PBI yang pemerintah tetapkan sebesar Rp19.500. Dengan penilaian pada layanan primer. Sementara untuk layanan primer hitungan kita saat itu sudah Rp20.500. Jadi, layanan primernya saja sudah lebih tinggi dari hitungan pemerintah. Oleh karena itu, BPJS pasti defisit.

Untuk saat ini saya kurang tau berapa PBI yang ditetapkan pemerintah. Jikalau saat ini PBI-nya masih di bawah Rp60.000, saya kira tetap akan masih defisit. Dan defisitnya akan terus berlangsung untuk tahun-tahun ke depan.

Kedua, kemampuan dari BPJS untuk mengintensifkan para peserta BPJS. Artinya, bagaimana upaya BPJS agar semua peserta mulai sejak awak sudah secara aktif membayar iuran BPJS. Tapi, tetap BPJS tidak boleh membuat aturan-aturan yang mengatasnamakan untuk mengurangi defisit dan efisiensi. Karena itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab BPJS.

Oleh karena itu, jika BPJS membuat aturan lagi, justru yang dikhawatirkan adalah pelanggaran kode etik terjadi di sana. Kode etik dalam artian, tenaga kesehatan dalam menanganinya jangan-jangan nanti malah tidak sesuai standar (under standart). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan under standart berarti unethical. Hal tersebut bisa terjadi karena memang unit cost-nya tidak mencukupi. Sudah begitu, masih akan diefisiensi lagi pula.

Artinya, defisit yang terjadi di BPJS merupakan sebuah keniscayaan. Karena kalau dilihat dari unit cost yang ditetapkan oleh pemerintah, BPJS pasti defisit. Apalagi sepengetahuan saya, BPJS ini dibentuk sebagai lembaga sosial, bukan lembaga profit oriented, seperti halnya asuransi kesehatan swasta. Makanya, tidak masuk akal jika dikatakan dengan mengurangi pelayanan seperti yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) tersebut sebagai alasan untuk melaksanakan efisiensi dan menekan defisit.

Sudah semestinya dilakukan audit berkala kepada BPJS, yang dilakukan oleh institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan audit tersebut. Dengan demikian, kita bisa benar-benar mengetahui apakah BPJS sudah melaksanakan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaannya atau tidak.

Anehnya, di saat defisit seperti ini justru saya mendengar ‘slentingan’ kabar bahwa para petinggi BPJS itu tinggi-tinggi. Saya sendiri tidak tahu kebenaran kabar tersebut. Tetapi, kalau memang benar hal itu yang terjadi, kan semestinya hal itu diaudit kan. Kenapa, karena BPJS adalah lembaga sosial, bukan lembaga profit oriented. Selain itu, baik dalam pelaksanaan audit maupun pelayan, sudah seharusnya organisasi profesi juga ikut dilibatkan. Supaya tidak terjadi pelanggaran etik.

Pada hemat saya, kalau ingin BPJS ini berjalan dengan baik, maka unit cost yang ada pada BPJS itu harus dipenuhi PBI-nya. Kemudian, peserta BPJS yang bukan PBI ya harus membayar sebagaimana seharusnya. Dengan demikian, saya kira BPJS akan berjalan dengan baik, tanpa ada permasalahan yang selalu membelit seperti selama ini.

Selain itu, harus ada sinergitas antar lembaga, institusi, departemen, dan kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, PUPR dan KLH. Untuk menjaga agar masyarakat tetap hidup sehat. Dan orang sakit semakin berkurang. Dengan demikian, BPJS tidak akan semakin terbebani lagi dengan banyaknya klaim pengobatan akibat banyak orang sakit. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!