BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis anti dam besar dan perkebunan besar
Sengkarut Sawit

Gertakan Uni Eropa (UE) untuk menolak minyak sawit indonesia, didukung oleh tuduhan yang kuat. Karenanya wajar, tuduhan itu membuat gemetar lutut penguasa dan pengusaha (sawit) Indonesia. UE menuduh, minyak sawit itu adalah barang haram jadah karena untuk memproduksinya telah didahului dengan perusakan lingkungan yang dahsyat, kejahatan HAM yang mengerikan disertai perbuatan kriminal lainnya.

Disebut merusak lingkungan karena kebun sawit dibangun dengan membabat jutaan hektar hutan primer. Memusnahkan jutaan plasma nutfah dan jutaan keanekaragaman hayati (menggantinya dengan monokultur -- sawit). Pemusnahan plasma nutfah dapat berarti (antara lain) tertutupnya kemungkinan untuk meramu berjuta-juta "komposisi" (obat) yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup.

Pemusnahan keanekaragaman hayati, sudah pasti berdampak pada keseimbangan ekosistem (harimau atau gajah yang rajin masuk kampung/ kota bukan kalena ketertarikan untuk nongkrong bareng milenial, melainkan karena terancam mati kelaparan disebabkan habitatnya dirampok pengusaha perkebunan). 

Disebut melakukan kejahatan HAM, karena tidak ada perkebunan sawit di Indonesia yang dibangun tanpa merampok lahan milik komunitas (hak ulayat dan sebagainya), atau dengan memaksa, mengintimidasi, memenjarakan, bahkan membunuh pemilik lahan yang menolak menyerahkan lahannya. 

Peta konflik lahan perkebunan sawit di Indonesia, menyebar di semua perkebunan yang ada. Bedanya hanya pada luas lahan yang dirampok dan jumlah rakyat yang jadi kurban.

Jadi, jika proposal delegasi pemerintah yang berunding dengan UE sekadar membangun argumen untuk menolak tuduhan "sebagai rampok dan penjahat" bisa dipastikan negosiasi akan buntu. Delegasi indonesia harus maju ke UE dengan pendekatan rekonsiliasi.

Pertama, kemukakan Rencana Aksi untuk mengakui jumlah lahan yang bermasalah lengkap dengan konpensasi yang akan diberikan kepada "pemilik sah" dari lahan konflik itu. Kedua, kemukakan Rencana Aksi (dan strategi) untuk pengamanan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Ketiga, delegasi itu haruslah benar-benar merepresentasi pemerintah, pengusaha, masyarakat kurban, Ornop yang terlibat langsung dengan isu sawit. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional