BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Aktivis anti dam besar dan perkebunan besar
Sengkarut Sawit

Gertakan Uni Eropa (UE) untuk menolak minyak sawit indonesia, didukung oleh tuduhan yang kuat. Karenanya wajar, tuduhan itu membuat gemetar lutut penguasa dan pengusaha (sawit) Indonesia. UE menuduh, minyak sawit itu adalah barang haram jadah karena untuk memproduksinya telah didahului dengan perusakan lingkungan yang dahsyat, kejahatan HAM yang mengerikan disertai perbuatan kriminal lainnya.

Disebut merusak lingkungan karena kebun sawit dibangun dengan membabat jutaan hektar hutan primer. Memusnahkan jutaan plasma nutfah dan jutaan keanekaragaman hayati (menggantinya dengan monokultur -- sawit). Pemusnahan plasma nutfah dapat berarti (antara lain) tertutupnya kemungkinan untuk meramu berjuta-juta "komposisi" (obat) yang dibutuhkan oleh semua mahluk hidup.

Pemusnahan keanekaragaman hayati, sudah pasti berdampak pada keseimbangan ekosistem (harimau atau gajah yang rajin masuk kampung/ kota bukan kalena ketertarikan untuk nongkrong bareng milenial, melainkan karena terancam mati kelaparan disebabkan habitatnya dirampok pengusaha perkebunan). 

Disebut melakukan kejahatan HAM, karena tidak ada perkebunan sawit di Indonesia yang dibangun tanpa merampok lahan milik komunitas (hak ulayat dan sebagainya), atau dengan memaksa, mengintimidasi, memenjarakan, bahkan membunuh pemilik lahan yang menolak menyerahkan lahannya. 

Peta konflik lahan perkebunan sawit di Indonesia, menyebar di semua perkebunan yang ada. Bedanya hanya pada luas lahan yang dirampok dan jumlah rakyat yang jadi kurban.

Jadi, jika proposal delegasi pemerintah yang berunding dengan UE sekadar membangun argumen untuk menolak tuduhan "sebagai rampok dan penjahat" bisa dipastikan negosiasi akan buntu. Delegasi indonesia harus maju ke UE dengan pendekatan rekonsiliasi.

Pertama, kemukakan Rencana Aksi untuk mengakui jumlah lahan yang bermasalah lengkap dengan konpensasi yang akan diberikan kepada "pemilik sah" dari lahan konflik itu. Kedua, kemukakan Rencana Aksi (dan strategi) untuk pengamanan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati. Ketiga, delegasi itu haruslah benar-benar merepresentasi pemerintah, pengusaha, masyarakat kurban, Ornop yang terlibat langsung dengan isu sawit. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan