BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Sempurnakan Sistem Pengupahan

Yang harus dicatat pertama kali dalam penyusunan Omnibus Law ini adalah semangat yang mendasarinya. Omnibus Law disusun untuk memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan berbagai UU dan peraturan yang selama ini dirasa saling tumpang tindih dan menghambat serta merusak iklim investasi dan daya saing Indonesia. Jika tujuannya adalah ketiga hal tersebut, maka saya kira kita semuanya sepakat bahwa penyusunan Omnibus Law ini memang sangat diperlukan.

Selama ini, dalam survei ease doing business Indonesia, permasalah regulasi dan birokrasi selalu menjadi masalah utama yang menghambat iklim bisnis di Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan kontrak (enforcing contracts) dan memulai bisnis (starting business). Oleh karena itu, kita perlu payung hukum yang dapat meningkatkan iklim investasi dan daya saing nasional.

Dalam hal indeks daya saing nasional, pasar tenaga kerja (labor market) menjadi salah satu pilar daya saing yang bermasalah dengan menduduki peringkat 3 terbawah setelah Kapabilitas Inovasi dan Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu, memang diperlukan suatu kebijakan komprehensif yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan pasar tenaga kerja Indonesia sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan daya saing nasional.

Berdasarkan draft yang beredar di masyarakat, Omnibus Law yang disusun pemerintah ini terdiri dari 11 klaster yang salah satunya adalah Ketenagakerjaan. Klaster inilah yang saat ini memantik pro dan kontra di masyarakat terutama para pekerja.

Di sisi lain, pemerintah ingin membuat peraturan ketenagakerjaan yang bisa lebih meningkatkan daya saing nasional dan iklim investasi. Namun dari sisi pekerja muncul kekhawatiran bahwa dengan pembuatan peraturan baru ini malah merugikan para pekerja terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan para pekerja. Ketiga kekhawatiran tersebut adalah penentuan sistem pengupahan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selama ini, penentuan pengupahan yang digunakan dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengacu pada Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ada dua dimensi dalam formula penentuan upah yang terdapat pada PP tersebut yaitu dimensi jaring pengaman dan dimensi insentif (bonus). Dimensi jaring pengaman ini diformulasikan dalam bentuk perhitungan tingkat inflasi yang mewakili tingkat daya beli kelompok buruh. Sedangkan dimensi kedua adalah insentif berupa pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan digital economy dan revolusi industry 4.0 telah mengakibatkan adanya perubahan pada kondisi pasar tenaga kerja baik dari perubahan perilaku tenaga kerja maupun ekosistemnya. Berdasarkan kondisi tersebut, sepertinya pemerintah memandang perlu adanya penyempurnaan sistem pengupahan dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu produktivitas tenaga kerja.

Salah satu variabel proksi yang digunakan untuk menilai tingkat produktivitas pekerja adalah jam kerja efektif. Dengan memasukkan variabel produktivitas ini maka sistem pengupahan akan dirasa jauh lebih adil, selain tentunya menambah daya saing ekonomi nasional.

Namun penambahan variabel tingkat produktivitas kerja ini harus sangat hati-hati. Jika memang benar pemerintah mengubah sistem pengupahan dengan sistem pengupahan berdasarkan jam kerja, maka hal ini bisa menimbulkan potensi masalah baru.

Menurut BPS, sampai dengan Agustus 2019 terdapat 28,88 persen penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam per minggu) yang mungkin sebagiannya mendapatkan upah sebagai tenaga kerja penuh.

Dengan pemberlakuan sistem pengupahan berdasarkan jam kerja maka diperkirakan akan ada kelompok pekerja yang berpotensi kehilangan sebagian pendapatannya. Padahal selama ini kelompok ini masuk ke dalam kelompok ekonomi kelas menengah bawah.

Oleh karena itu, jika memang benar pemerintah akan melakukan hal itu maka pemerintah harus sangat hati-hati jangan sampai sistem pengupahan yang baru nanti malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar yaitu berkurangnya tingkat pendapatan sebagian pekerja.

Masalah kedua yang dipermasalahkan kelompok pekerja adalah penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Di tengah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi pasar tenaga kerja, penggunaan TKA merupakan keniscayaan.

Sejak pemberlakukan MEA pada 2012, Indonesia sudah harus menerima TKA asing tanpa boleh membuat peraturan atau mekanisme yang dapat menghambat masuknya TKA yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak bisa lagi dijadikan sandaran yuridis dalam pengaturan TKA di Indonesia. Langkah pemerintah membuat Omnibus Law yang salah satu klasternya adalah pengaturan jumlah, mekanisme, dan kualifikasi TKA mutlak diperlukan. Namun tentunya pengaturan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan tenaga kerja nasional. Jangan sampai keberadaan TKA merugikan kelompok pekerja secara keseluruhan.

Masalah terakhir yang menjadi perhatian kelompok pekerja adalah mengenai PHK. Sebelumnya, masalah PHK ini telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Kelompok pekerja mengkhawatirkan hilangnya pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

Dalam draft Omnibus Law yang tesebar ke publik, istilah pesangon diubah menjadi tunjangan PHK. Tunjangan PHK diberikan sebesar 6 bulan upah, sedangkan di aturan sebelumnya, pekerja berhak memperoleh hingga 38 bulan upah. Namun berdasarkan draft Omnibus Law yang tersebar ke publik tersebut, pengaturan pesangon ini sepertinya lebih diperinci. Pemberian pesangon didasarkan pada lamanya tahun bekerja para pekerja tersebut.

Secara keseluruhan kami memandang semangat dan tujuan dari pembuatan Omnibus Law ini adalah baik. Namun permasalahannya adalah aturan turunannya nanti yang akan merinci pasal-pasal dalam Omnibus Law tersebut.

Banyak pasal yang rincian peraturannya diserahkan ke dalam peraturan menteri. Peraturan inilah yang nanti harus benar-benar diperhatikan jangan sampai tujuan yang sudah baik ini malah kontra produktif karena aturan turunannya yang tidak selaras dan sejalan dengan tujuan utamanya. (msw)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF