BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas
Semestinya PKPU Eks Koruptor Tidak Perlu Diuji Materi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang telah melalui proses pembentukan peraturan perundang-undanganan dengan baik. Terutama proses singkronisai atau harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Artinya, sebagai salah satu pembentuk undang-undang, Kemenkumham telah menyatakan PKPU tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun dengan konstitusi. Semestinya sikap Kemenkumham itu menjadi landasan bahwa PKPU ini tidak perlu diuji materi ke Mahkamah Agung karena tidak melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apalagi PKPU ini punya tujuan baik, yaitu menyelamatkan pemilih dari salah memilih koruptor dan menyelamatkan parlemen dari orang-orang yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Aneh kalau ada partai atau kader partai yang memaksakan diri untuk maju, itu sama artinya partai mendukung mantan napi korupsi. Bagaimanapun demi kepentingan hak yang lebih besar, yaitu hak pemilih, maka sewajarnya jika hak mencalonkan dapat dibatasi. Di beberapa negara pembatasan hak politik merupakan sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sangat efektif. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Jangan Bersikap Norak!              Disvestasi Saham Freeport Harus Bermakna Subtantif             Cermati Proses Transaksi             Nothing Special Soal HoA Freeport             Berhati-hati Terhadap Manuver Freeport             Di Depan Uang, Agama Semua Orang Sama             Kasus BLBI: Konspirasi Politik yang Tidak Pernah Tuntas             Membaca Pikiran Mahfud MD             Prestasi Pencitraan Pemerintah atas Freeport             Tegakkan Aturan, Tegakkan Harga Diri Bangsa (Bagian-1)