BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas
Semestinya PKPU Eks Koruptor Tidak Perlu Diuji Materi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang telah melalui proses pembentukan peraturan perundang-undanganan dengan baik. Terutama proses singkronisai atau harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Artinya, sebagai salah satu pembentuk undang-undang, Kemenkumham telah menyatakan PKPU tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun dengan konstitusi. Semestinya sikap Kemenkumham itu menjadi landasan bahwa PKPU ini tidak perlu diuji materi ke Mahkamah Agung karena tidak melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apalagi PKPU ini punya tujuan baik, yaitu menyelamatkan pemilih dari salah memilih koruptor dan menyelamatkan parlemen dari orang-orang yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Aneh kalau ada partai atau kader partai yang memaksakan diri untuk maju, itu sama artinya partai mendukung mantan napi korupsi. Bagaimanapun demi kepentingan hak yang lebih besar, yaitu hak pemilih, maka sewajarnya jika hak mencalonkan dapat dibatasi. Di beberapa negara pembatasan hak politik merupakan sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sangat efektif. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Kebijakan Itu Sah-sah Saja, Selagi Pemerintah Bisa Tanggungjawab             Kegalauan Anies, Lahirkan Kebijakan Itu             Bukan Sekadar Buat Aturan, Tapi Bangkitkan Rasa Kepedulian              Tidak Ada Alasan Mengabaikan Putusan MK             Keputusan KPU Mengembalikan DPD Khittahnya             Awasi Distribus Beras dengan Benar!             Koordinasi dan Komunikasi Menko Perekonomian Buruk              Bersaing dulu di ASEAN             Harus Ada Transformasi Struktural Industri              Tingkatkan Daya Saing Produk Kita