BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)
Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik

Kamis pagi, 15 Agustus 2019, saya menerima pertanyaan watyutink berbareng dengan WA Goenawan Mohamad dengan attachment Koran Tempo tentang penolakan Presiden Jokowi terhadap ide pemulihan GBHN yang ditunggangi oleh gerakan kembalinya pilpres oleh MPR menghapus pilpres langsung. 

Saya sudah dua hari menulis tentang Anatomi Kudeta dan Suksesi. Maka terhadap permasalahan yang disampaikan redaksi watyutink, saya hanya kembali pada jiwa otentik Proklamasi Kemerdekaan.

Betul, kedaulatan itu harus dikuasai. Tidak hanya diwacanakan atau dipidatokan. Karena itulah penyakit kita semua sejak ulu hingga kini masih berlangsung. Semua wacana normatif memang muluk dan lukur, tapi tidak dilaksanakan karena elitenya hanya sekadar munafik. Maka bangsa ini kan jatuh pada penyakit memproduksi semantik yang tidak men-deliver cita-cita yang terkandung dalam semantik istilah muluk luhur seperti GBHN, PNSB, Repelita, RPJMN, dan banyak dokumen atau pidao yang hebat seperti Dekon (Deklarasi Ekonomi 1963) ternyata tidak terlaksana.

Karena jajaran pelaksana elite dan birokrasi serta kekuatan politiksemua munafik, saling jegal saling menjatuhkan. Maka kita harus kembali ke jiwa ksatria, gallantry, magnanimous (menang tanpo ngasorake), menghargai meritokrasi secara fair dan konstruktif. Karena itulah tepat penolakan Presiden  Jokowi terhadap manuver keblinger memulihkan MPR dan GBHN yang justru bisa mengebiri sistem presidensial kita dalam men-deliver program yang konkret, aktual dan relevan dengan situasi global yang sedang berubah secara sangat fundamental. 

Kembali ke hukum besi jer basuki mawa beya, siapa menabur angin akan menjadi badai. You reap what you sow. Sesal kemudian tidak berguna. Jangan besar pasak dari pendapatan. Semua itu memang harus dikelola secara canggih, dengan semangat menghargai meritokrasi, sehingga kinerja bangsa ini bisa setara dengan bangsa lain yang juga berkembang dan makin modern dalam memasuki era industri 4.0 serta God Infinite Zero.

Kalau Indonesia masih dibajak oleh autisme radikalisme agama primordial abad ke-7, maka jangan harap dapat mengejar ketinggalan dari negara bangsa lain yang sudah memasuki era God Infinite Zero. Tuhan yang melampaui segala agama sektarian, partisan, ketinggalan zaman karena terikat dengan abad kelahiran era pra Copernicus. 

Bagaimana manusia yang masih dikungkung oleh ajaran keliru bahwa matahari berputar mengelilingi bumi, harus membuat perspeksitif masa depan, bisa untuk realitas yang permanen saja, mereka harus dikoreksi karena "dogma Ptolemeus, geosentris yang keliru berabad-abad.

Manusia global sedang beranjak dari Homo Sapiens ke Homo Deus, sedang Indonesia masih terus berkukuh dengna konservatisme  masa lalu, agama dan teologi serta ideologi primordial yang ketinggalan zaman . Tuhan pasti mempunyai kedaulatan yang lebih dahsyat dari manusia apalagi manusia primitif abad Pertengahan. 

Seluruh intrik politik kudeta dan suksesi kekuasaan selalu merupakan dalih yang diselubungi teori dan wacana muluk-muluk yang merupakan kampanye hoax kemunafikan melawan realitas yang tidak memberikan delivery politik dari retorika elite politik di pelbagai negara. 

Persaingan antara bangsa adalah atas dasar kompetisi yang obyektif tidak bisa ditutupi dengan chauvinisme dan ultra-nasionalisme, yang kemudian menghasilkan elite "lokal" tapi tidak mampu men-deliver, karena  kadang-kadang justru sesama elite lebih sadis memperlakukan lawan politik ketimbang era kolonial.

Ketika Bung Karno masih bisa lulus THS sebagai insinyur tapi Guntur Sukarno tidak boleh kuliah di ITB, maka itu membuktikan bahwa rezim kolonial Hindia Belanda lebih manusiawi menghormati HAM dibanding rezim Orde Baru yang menskors Guntur. Karena itu sikap tegas Presiden Jokowi menolah wacana GBHN dan sudah siap meluncurkan kabinet milenial harus dihargai dan didukung agar kita berhenti dengan pusaran "nina bobo" elite politik berorasi tentang retorika kosong melompong yang cuma muluk dalam bentuk tapi hampa dalam delivery.

Yang diperlukan sekarang adalah delivery dari sekian banyak program kerja konkret yang semestinya sudah terlaksana karena bangsa ini sudah berusia 74 tahun tapi terbengkalai dan ketinggalan dari negara yang lebih muda. 

Semoga Presiden segera melaju dengan kabinet Jilid 2.0 berbasis meritokrasi dan berhenti nina bobok wacana muluk yang tidak bisa men-deliver. Hanya dengan itu kita bisa merasakan kedaulatan dalam kemerdekaan dan kemerdekaan dalam kedaulatan membangun bangsa ini secara konkret, bukan lagi dalam wacana semantik.

Mari kembali ke semangat otentik jiwa nilai Pancasila, kinerja cinta tanah air, produktif dan efisien untuk nation state, tangguh dan unggul dalam persaingan antar bangsa secara ksatria dan meritokratis. Hanya dengan itu kita bisa mentas dari semantik munafik yang hanya membuat bangsa ini jadi lunatik, achterlijk. Jika kita bisa mengubah gaya hidup semantik  munfaik dengan realitas otentik eklektik, niscaya apa yang justru diperdaya oleh think tank asing bahwa Indonesia akan menajadi kekuatan ke-4 pada seabad usianya dalam kualitas akan terwujud  tanpa perlu pakai istilah muluk yang kosong nilai. (mry)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

14 November, Hari Diabetes Sedunia

0 OPINI | 14 November 2019

Mie Instan Plus Krupuk, Picu Obesitas

0 OPINI | 15 November 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas