BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Seleb Nyaleg: Orientasi Hanya Parliamentary Treshold

Pemilihan umum serentak 2019 antara anggota DPRD, DPR, DPD dan Presiden membuat partai politik menyusun taktik dan strategi agar dapat mendulang suara sebanyak-banyaknya. Hal ini dikarenakan parpol harus memastikan caleg-caleg mereka memiliki soliditas sesama caleg satu parpol, guna menghadapi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang dinaikkan menjadi 4 persen.

Untuk mencapai ambang batas tersebut masing-masing parpol sudah kehilangan rasionalitas yang mereka lakukan selama ini dengan menerapkan sistem kaderisasi. Sekarang mereka menghadapi realita dimana jika mereka tidak mencapai ambang batas 4 persen, maka mereka tidak memiliki wakil yang akan duduk di parlemen. Kondisi ini membuat parpol mengabaikan proses kaderisasi yang berlangsung selama ini. Mereka harus berpikir praktis dan pragmatis dimana mengusung caleg dari kalangan selebritas menjadi salah satu alternatif untuk mendulang suara, karena selebritas memiliki daya tarik sendiri dan modal sosial yang tinggi.

Faktor naiknya ambang  tersebut memaksa parpol baik parpol yang lama atau yang baru memiliki tantangan yang sama dimana caleg-caleg parpol harus bekerja keras, banyak turun ke bawah agar dapat dikenal oleh rakyat pemilih. Dengan pemilu proporsional daftar terbuka persaingan bukan hanya terjadi antara caleg berbeda partai,tapi persaingan ketat juga berlangsung di internal partai.

Pada pemilu 2009 ambang batas perlemen ditetapkan 2,5 persen dengan jumlah peserta 38 parpol dan pada pemilu 2014 ambang dinaikkan menjadi 3,5 persen dengan jumlah peserta 12 parpol.  Parpol yang berhasil melampaui ambang batas hanya 10 partai. Bayangkan dengan ambang batas 4 persen dengan jumlah peserta 16 parpol. Persaingan dipastikan sangat ketat untuk lolos ke Senayan.

Dari 16 parpol peserta pemilu 2019, PDIP dan Nasdem menjadi dua partai yang cukup banyak mengikutsertakan selebritas dalam barisan calon anggota legislatif. Dalam gerbong PDIP terdapat nama Krisdayanti, Ian Kasela, Jeffry Waworuntu, Iis Sugianto, Harvey Malaiholo, Lita Zein, Chica Koeswoyo, Kirana Larasati sampai Angel Karamoy. Dari Nasdem selebritas yang diusulkan antara lain Syahrul Gunawan,Nurul Qomar, Diana Sastra, Krisna Mukti ,Lucky Hakim, Olla Ramlan,Farhan, Conny Dio, Della Puspita, Mandra sampai Venna Melinda. Kehadiran para selebritas tersebut sudah barang tentu menyisihkan kader-kader yang sudah melakukan proses kaderisasi yang panjang.

Masuknya sejumlah selebritas ke panggung politik sah-sah saja karena mereka punya hak politik sebagai warga negara. Namun yang menjadi masalah adalah setelah mereka terpilih sebagai anggota legislatif, mereka dituntut harus memahami ideologi partai, fungsi parpol. Dan yang lebih penting adalah fungsi utama sebagai anggota legislatif yaitu:  fungsi legislasi, fungsi budgeting dan controling untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu kehadiran selebritas dalam Caleg 2019 tidak mengurangi sikap sinisme masyarakat selama ini, yang menganggap parpol pasca reformasi sudah kehilangan ideologi dan terjadinya disfungsi parpol.

Parpol tidak konsisten lagi menjalan fungsi pendidikan politik, rekruitmen politik dan kaderisisasi karena terjerat dalam politik pragmatis dan terjadinya kartelisasi dan oligarki politik. Mudah-mudahan Pemilu 2019 dengan parliamentary threshold 4 persen menghasilkan parpol yang benar-benar menjalan fungsinya secara maksimal, untuk menghasil pemimpin yang memperjuang kepentingan rakyat. (cmk)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan