BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Sektor Perikanan Indonesia di Persimpangan Jalan (Bagian 2)

Pemahaman sisi sosiologis masyarakat menjadi sangat penting bagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak memberi kesan kebijakan yang dikeluarkan terkesan terburu-buru dan minim pertimbangan. Anehnya lagi sudah tiga tahun berlalu permasalahan ini tidak kunjung selesai, seharusnya KKP melalui Litbang KKP mengeluarkan dokumen penelitian yang komprehensif terkait masalah ini namun kenyataanya hanya seputar permasalahan ekologi saja bahwa keberadaan cantrang merusak sumberdaya ikan tanpa memberikan simulasi solusi bagi nelayan pasca pelarangan.

Permasalah lain, adanya pihak korporasi yang memanfaatkan nelayan sebagai subjek paling rentan dalam kasus ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar nelayan cantrang merupakan nelayan buruh yang sangat tergantung pada kapal-kapal pemilik modal. Dari laporan  KKP, telah terjadi manipulasi praktik penggunaan alat tangkap cantrang yang desain awalnya merupakan alat tangkap yang ditarik ke atas (bukan diseret di dasar laut) menjadi alat tangkap dengan prinsip operasional yg sama dengan trawl, inilah yang menjadi permasalahan, belum lagi persoalan manipulasi ukuran kapal dan modifikasi alat tangkap lainnya. Oleh sebab itu antara KKP, pengusaha perikanan dan nelayan harus duduk bersama mencari jalan keluar yang paling efisien untuk kemaslahatan bersama.

Di tengah terpuruknya sektor perikanan seperti volume impor yang lebih tinggi dari ekspor, peneggelaman kapal yang memicu polemik, produksi tuna dan cakalang yang sudah disalip Papua Nugini serta daya saing produk ekspor yang kalah jauh dari negara-negara lain termasuk kalah dari Thailand dan Vietnam, merupakan masalah klasik yang seharusnya menjadi perhatian serius kementerian KKP.

Terakhir sebagai catatan penulis terhadap kinerja KKP khususnya Menteri Susi selama 3 tahun terakhir pertama, terlepas dari pro-kontra keabsahan metode perhitungan stok nasional klaim meningkatnya potensi perikanan nasional dari 5,6 juta ton/tahun menjadi 12,5 juta ton ternyata tidak berbanding lurus dengan performa perikanan secara nasional, dari daftar negara dengan nilai ekspor tertinggi di dunia, performa ekspor perikanan Indonesia hanya berada pada peringkat ke 10, jauh dibawah vietnam yang berada diurutan ke 3. Kedua, praktik peneggelaman kapal yang memicu kontroversi, penulis tidak melihat hal tersebut pada sudut pandang legalitas karena memang telah diatur dalam UU 31/2004 jo UU 45/2009, akan tetapi KKP harus mencari alternatif lain selain peneggelaman kapal karena pada praktiknya di lapangan ditemukan pelanggaran yaitu bertentangan dengan UU 32/2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu seharusnya Menteri Susi perlu belajar dari beberapa contoh sukses di Aceh yang memperoleh hibah kapal hasil tangkapan asing kemudian dikelola secara profesional dan telah memberikan ribuan beasiswa bagi masyarakat aceh. Ketiga, produksi tuna dan cakalang indonesia pada tahun 2017 secara mengejutkan dikalahkan Papua Nugini yang berubah menjadi negara dengan produksi tuna dan cakalang terbesar di dunia sebesar 806.000 ton pada 2016, sementara pada 2014 produksinya hanya 75.000 ton saja (datasuhana, 2017).

Sejak masifnya penangkapan dan peneggelaman kapal ikan asing, setidaknya ada 2 kekeliruan KKP dalam masalah ini yaitu yang ditenggelamkan adalah kapal-kapal diatas 30 GT milik asing yang selama ini menangkap pada daerah ZEE Indonesia, menyebabkan banyak kekosongan upaya penangkapan ikan tuna. Disisi lain KKP tidak menggenjot penangkapan ikan dengan target utamanya wilayah ZEE sehingga produksi tuna dan cakalang terus menurun, bukan karena stoknya yang rendah akan tetapi lebih kepada rendahnya upaya penangkapan.

Kekeliruan kedua, KKP tidak menyadari kemapuan armada penangkapan ikan milik Indonesia yang sebagian besar skala kecil dengan teknologi rendah yang tidak mampu menangkap ikan jauh ke ZEE, inilah kecerdikan otoritas perikanan Papua Nugini yang membuat persetujuan dengan beberapa negara seperti Philipina, Thailand, Vietnam hingga RRC untuk mengambil ikan di ZEE mereka, sehingga dengan berlakunya kebijakan penenggelaman kapal di Indonesia menjadi angin segar bagi  perikanan di Papua Nugini yang menjadi homebase baru bagi nelayan-nelayan asing untuk menangkap ikan secara legal. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung