BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI
Sektor Perikanan Indonesia di Persimpangan Jalan (Bagian 1)

Pada awal tahun 2015 KKP secara mengejutkan mengeluarkan Permen No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan RI. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pelarangan alat tangkap termasuk seluruh jenis pukat hela (trawl), termasuk juga pukat tarik seperti payang, dogol dan cantrang. Jika berbicara mengenai trawl atau pukat hela hampir tidak ada gejolak sebab alat tangkap ini memang telah terbukti merusak sumberdaya perikanan termasuk ekosistem terumbu karang, oleh sebab itu sejak tahun 80-an pemerintah mengeluarkan Keppres 39/1980 tentang penghapusan alat tangkap trawl.

Lalu bagaimana dengan penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya?. Terdapat banyak perbedaan pendapat terikait hal ini. Ada yang menyamakan model pengoperasian cantrang itu sama dengan alat tangkap trawl. Padahal cara kerja cantrang berbeda dengan trawl meskipun sekilas mirip namun perbedaan paling besarnya adalah pengoperasian cantrang dimulai dari menebar tali selambar secara melingkar. Selanjutnya, dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian bertemu dengan tali selambar yang awal. Setelah itu, ujung kedua tali kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Sedangkan pada trawl setelah jaring diturunkan ke dasar perairan kapal penarik akan bergerak sejauh beberapa mil sehingga jaring akan menyapu dasar perairan, nah teknik seperti inilah yang merusak lingkungan perairan serta menangkap ikan-ikan kecil (bukan ikan target) sehingga mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan di perairan. Lalu mengapa kisruh cantrang ini menjadi polemik berkepanjangan?, penulis membagi paling tidak ada dua penyebab utamanya yaitu pertama,  Tidak dilakukannya penelitian secara konpehensif (ekologi, ekonomi dan sosial) oleh KKP terkait nelayan cantrang sebelum mengeluarkan kebijakan.

Selama ini fokusnya hanya terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh pengoperasian alat tangkap cantrang secara umum, tanpa melihat kasus per kasus. hal ini juga terlihat jelas pada permen KKP no 2/2015 tersebut yang hanya menyebutkan pelarangan sedangkan solusinya seperti pengalihan alat tangkap dan insentif tidak disebutkan padahal sudah mahfum bahwa setiap pelarangan harus diringi dengan solusi. Memang benar setelah kebijakan tersebut terbit KKP telah menganggarkan pergantian alat tangkap cantrang menjadi alat tangkap yang lebih ramah lingkungan seperti jaring insang (gillnett), bubu lipat, jaring rampus dan beberapa alat tangkap lain akan tetapi eksekusi pergantian ini terkesan sangat lambat prosesnya.

Selain itu penulis juga melihat ada kegamangan berfikir dalam pemberian solusi pergantian alat tangkap ini. Pemerintah/KKP gagal memahami sisi sosiologis masyarakat nelayan yang sangat kaku terhadap perubahan khususnya perubahan teknik penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap baru sehingga tidak mengherankan ketika terjadi pelarangan cantrang, secara tiba-tiba terjadi gejolak di masyarakat nelayan. Kita tidak bisa menyamakan persepsi pekerja dibidang formal dengan pendidikan tinggi dengan nelayan yang secara umum tingkat pendidikannya masih tergolong rendah dan tingkat kemampuan penyerapan teknologi dan informasi yang minim. Hilangnya pekerjaan nelayan adalah permasalahan lain yang jauh lebih kompleks bagi nelayan, dimana sistem atau cara kerja nelayan kecil adalah dengan melaut setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan pelarangan alat tangkap tersebut telah meningkatkan kerentanan nafkah nelayan yang jika tidak diberikan insentif maka nelayan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Dengan adanya kebijakan pelarangan tanpa memberikan insentif berupa bantuan nafkah maka tingkat kehidupan nelayan akan semakin terpuruk. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

FOLLOW US

Inovasi Kebijakan yang Tidak Menjual             Kebijakan Tergantung Tujuan Awalnya             Kebaya Tak Perlu Dipertanyakan             Penggalian Nilai Budaya Dibalik Kebaya             Berkebaya Adalah Kesadaran             Penangkapan Faisol Tidak Berdasar             Lembaga Negara Bukan Pemungut Upeti!             Cost Recovery Bukan dari APBN             Blok Masela, Akankah mengulang sejarah Freeport?             Kebutuhan Gas Dalam Negeri Harus Diutamakan