BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)
Sekali Lagi, Lemahnya Fungsi Pengawasan Pemerintah

Eksploitasi anak itu sejarah lama. Saya lebih dari 18 tahun menemukan fakta-fakta serupa “Tragedi Kosambi”. Ada dua hal penting yang kami soroti, pertama, fungsi pengawasan pemerintah yang sangat lemah. Tak bisa hanya menyalahkan pemerintah kabupaten/kota. Bahwa ada anak yang terpaksa bekerja, anak yang terjebak dalam situasi buruk ekonomi keluarga dan jadi korban eksploitasi sebagai pekerja anak, itu tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Saya punya pengalaman 18 tahun di Tangerang dan Bogor ketika mendirikan sekolah-sekolah keliling bagi anak, supaya mereka mendapat pendidikan yang baik. Agar mereka tidak tereksploitasi menjadi pekerja anak oleh pengusaha.

Jadi di Kosambi itu akibat fungsi pengawasan pemerintah yang sangat lemah. Mestinya ada sistem yang bisa mengawasi kenapa di pabrik itu ada pekerja yang sampai 100 orang bekerja tapi tidak diketahui di sana ada pekerja anak, bagaimana sistem keselamatan kerjanya, gedungnya, dan sebagainya.

Kedua, kami juga melihat anak ditempatkan sebagai pekerja anak oleh orang tua sebagai alternatif membantu ekonomi keluarga. Itu budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, seolah-olah anak membantu orang tua itu bentuk pengabdian anak. Itu jelas melanggar hak anak. Ketika fungsi pengawasan pemerintah lemah, maka terjadilah "Tragedi Kosambi". Itu dua statemen kami agar kejadian serupa tidak terulang dan pemerintah harus serius menegakkan aturan dan fungsi pengawasan.

Yang harus dimintai pertanggungjawaban, pertama, pemerintah karena lalai pengawasan, kedua, pemberi kerja, dan ketiga, orangtua yang memanfaatkan anak sebagai alternatif ekonomi keluarga. Mestinya semiskin apapun orang tua tidak harus menyengsarakan anak, karena anak juga tidak minta dilahirkan.

Komnas perlindungan anak sejak awal sudah punya program pencegahan berupa deteksi dini dan respons kasus. Program-program penyuluhan di desa-desa supaya tidak ada lagi pekerja anak. Alternatifnya, anak harus kembali ke sekolah. Nah, itu yang kami lakukan. Tapi kita kan tak bisa kerja sendiri, karena itu harus jadi program pemerintah. Komnas perlindungan anak punya keterbatasan anggaran dan juga sumber daya manusia. Kami melakukan upaya pencegahan supaya anak tidak tereksploitasi.

Harus juga dilakukan pendataan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak ini dan harus ditindak tegas oleh pemerintah. Rekomendasi itu yang dapat diajukan oleh komnas perlindungan anak, karena kami bukan lembaga eksekusi, hanya bisa memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk pengawasan dan penindakan terhadap yang melanggar.

Ironisnya, Kosambi itu lokasinya bertetangga dengan pusat pemerintahan, bagaimana dengan daerah-daerah yang jauh? Semalam saya baru pulang dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan Selatan, Sumut, disana banyak anak-anak dipekerjakan di kebun sawit. Hubungan kerjanya tidak jelas dan tidak ada keselamatan kerjanya. Itupun karena problem ekonomi orangtua sehingga anak terpaksa harus bekerja di kebun sawit. Hal-hal seperti itu yang harus diselesaikan oleh program terpadu pemerintah, soal kemiskinan orangtua jangan sampai mengorbankan anak-anak.

Di daerah, kami melibatkan pegiat-pegiat perlindungan anak dan peran serta masyarakat di wilayah yang dikategorikan rentan pekerja anak. Contohnya di Tangerang kami membuat program gerakan perlindungan anak kampung. Harus dilibatkan anak-anak sekampung, tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi supaya program pencehagan jalan, deteksi dini jalan, maka partasipasi masyarakat harus dilibatkan.

Saat ini di Kosambi kami membuat trauma healing bagi korban anak-anak dan orang tua korban, bekerjasama dengan lembaga perlindungan anak di Banten. Lalu kami akan melakukan investigasi cepat dan pengumpulan data-data, baru buat statemen dan rekomendasi kepada pemerinah.

Momentum "Tragedi Kosambi" ini harus dijadikan landasan program kerjasama lintas sektoral antar kementerian. Di samping menegakkan aturan dan pengawasan. Untuk mengatasi problem ekonomi keluarga, Kementerian Sosial harus menjawab dengan mengefektifkan program keluarga harapan yang dananya triliunan bagi keluarga miskin agar tidak terjadi eksploitasi anak. (pso)

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung