BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen
Segera Bangun Industri Subtitusi Impor Bahan Baku dan fokus pada B20

Ihwal pelemahan rupiah dan fundamental ekonomi, saya berpendapat masalah yang dihadapi masih sama, yaitu Indonesia sejak 2012 masih punya ketergantungan impor yang tinggi.

Sebelumnya ketergantungan impor juga tinggi, tetapi karena waktu itu ekspor kita bagus seolah-olah impor yang tinggi itu tidak masalah. Sebelum 2012 kita mendapat banyak keuntungan dari ekspor komoditas yang lalu membuai kita, bahwa masalah impor ketika itu tidak penting karena masih bisa ditutupi oleh ekspor.

Masalahnya sekarang, eskpor kita melambat dan harga komoditas juga tidak terlalu tinggi. Lalu permintaan global juga ada penurunan, tapi ironisnya impor kita tetap tinggi. Jadi memang saat ini kita sedang dalam kondisi dilematis.

Pada 2015 ketika sempat ada defisit transaksi berjalan 4,4 persen, diselesaikan dengan cara menurunkan volume impor dengan membatasi penguatan rupiah. Sehingga rupiah relatif bertahan di level Rp13.000 an per dolar AS. Nah, ketika rupiah sudah cukup stabil lalu orang mulai confidence bahwa rupiah stabil dan kegiatan ekonomi membaik. Padahal, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terendah itu di 2015 pada level 4,97 persen.

Kemudian seiring dengan rupiah yang stabil dan pertumbuhan ekonomi membaik, tapi dampaknya lalu impor kita naik lagi. Sehingga ekornya sampai sekarang. Apalagi ditambah kondisi perekonomian global. Sedangkan kondisi domestik sendiri, terjadinya pelemahan rupiah itu karena kita punya ketergantungan impor yang tinggi.

Di sisi global, di saat yang sama ada isu ‘the fed’ yang hendak menaikkan sukubunga dan isu trade war, lalu isu naiknya harga minyak mentah dunia, juga ada isu defisit anggaran Amerika Serikat (AS) yang melebar karena Trump memangkas pajak di bulan Desember 2017 sehingga defisitnya melebar. Dan karenanya pemerintah AS butuh hutang lebih banyak untuk menutup defisit. Dengan hutang yang lebih banyak, maka imbal hasil (yield) di AS naik dan itu yang menjadi tambahan tekanan terhadap rupiah karena investor portofolio dalam negeri Indonesia melihat ada aset lain yang lebih menarik di AS. Sehingga kita mengalami kondisi dimana kebutuhan mata uang dolar AS lebih besar, sementara supply dolar AS yang diharapkan dari portofolio tidak inflow, tidak terjadi net inflow karena ada yang lebih menarik di AS.

Jadi memang ada kombinasi masalah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana menyelesaikan masalah domestik tadi yakni impor yang terlalu tinggi.

Saya melihat pemerintah sudah mencoba menemukan jalan keluar dengan mengurangi impor antara lain dengan penerapan Biodiesel B20. Implementasi B20 jika komitmennya kuat maka ada kemungkinan berhasil. Sekarang mandatory bagi produsen solar seperti Pertamina, Shell itu memang wajib 20 persennya berupa CPO. Tapi mandatory itu belum bagi konsumen. Menurut saya konsumen juga harus mandatory. Jadi subsidi solar untuk 2019 kalau bisa dihapus dan dipindahkan ke biosolar. Di SPBU hendaknya jangan ada solar lagi. Dengan mandatory maka konsumen mau tidak mau akan membeli biosolar. HItungan pemerintah jika komitmen 20 persen tercapai maka bisa menghemat sekitar 3 miliar dolar AS.

Hemat 3 miliar dolar AS itu amat lumayan karena defisit transaksi berjalan kita per triwulan bisa 8 miliar dolar AS. Lumayan mengurangi.

Kedua, menunda proyek-proyek strategis. Kemarin memang pemerintah banyak melakukan impor untuk BBM dan infrastruktur. Penundaan proyek-proyek infrastruktur strategis akan membantu mengurangi tekanan impor.

Impor kita kuartal II 2018 cukup tinggi pada April dan Mei 2018, Juni surplus, Juli defisit dan Agustus kemarin terjadi defisit lagi. Impor tinggi pada April-Mei karena kedatangan kereta LRT dan MRT. Lalu pelaksanaan Asian Games juga banyak komponen impor yang membuat tekanan impor naik. Kemudian pemerintah juga banyak melakukan impor untuk stabilisasi pada harga pangan.

Memang situasinya sekali lagi, dilematis. Kita tidak bisa melihat efek dari kebijakan pemerintah ini dengan segera. Mungkin baru bisa kita lihat pada awal 2019.

Sebetulnya untuk pembenahan sektor manufaktur/industri kita masa kepemimpinan SBY dan awal pak Jokowi itu bukannya tidak menjadi fokus. Tetapi yang terjadi, ketika tekanan impor begitu cepat, kita sudah terlena dengan ekspor yang dianggap sudah pasti bisa menutup impor. Sepanjang 2017 Indonesia mengalami surplus. Kondisinya sebetulnya sudah membaik. Sayangnya, ketika eskpor membaik, kita mulai terlena.

Ke depan, saya kira mau tidak mau pembangunan investasi di sektor industri subtitusi impor untuk bahan baku menjadi satu keharusan untuk dibangun.

Minimal harus bisa mengurangi impor 20-30 persen. Kalau tidak, okelah rupiah bisa distabilkan oleh BI ke level Rp14.000 per dolar AS, tapi ketika sudah stabil maka akan terjadi lagi keyakinan bahwa rupiah sudah stabil, dan terjadi impor yang lebih banyak. Belum lagi risiko dari harga minyak mentah dunia yang tidak bisa kita kontrol dan punya potensi akan terus naik. Maka jika harga minyak naik, sementara kita masih impor BBM cukup banyak, maka otomatis butuh dolar AS lebih banyak.

Oleh karena itu komitmen untuk B20 harus disertai mandatory untuk konsumen, tidak hanya untuk produsen dengan realokasi subsidi solar ke biodiesel. Satu lagi, pembangunan kilang. Mestinya sudah dibangun pada awal pemerintahan pak Jokowi tapi saya tidak tahu kenapa terhambat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan