BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.
Sedapat Mungkin Menggenjot Produksi Minyak dan Gas

Sekali lagi, terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Harga minyak mentah berjangka Brent sempat menyentuh 69,25 dolar AS per barel dan minyak West Texas Intermediate (WTI) 63,63 dolar AS per barel. Nilai ini merupakan yang tertinggi sejak Mei 2015 silam.

Kenaikan harga minyak ini terutama dipacu oleh pemangkasan produksi negara pengekspor minyak dunia (OPEC) sebesar 1,8 juta barel per hari yang mulai diterapkan 1 Januari 2018 sampai setahun ke depan. Selain itu,  adanya peningkatan eskalasi politik terutama di Iran sebagai salah satu produsen minyak terbesar juga menambah sentimen negatif tersebut. Termasuk juga ketegangan yang disebabkan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, menyulut kenaikan harga minyak seiring dengan bayang-bayang terjadinya perang dunia ketiga yang berpusat di kawasan Timur Tengah tersebut.

Adanya kenaikan harga minyak ini dikhawatirkan berdampak negatif bagi Indonesia, terutama pada kenaikan subsidi energi, yang dipatok senilai total Rp94,55 triliun dalam APBN 2018. Rinciannya adalah subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp46,86 triliun dan subsidi listrik Rp52,66 triliun. Nilai ini didasarkan pada sumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price, ICP) sebesar 48 dolar AS per barel.

Secara logika, adanya selisih harga minyak yang cukup besar tentu akan menambah beban subsidi energi tersebut. Sebagai gambaran, di tahun 2017 saja, adanya selisih harga minyak sebesar 5 dolar antara APBN (45 dolar AS per barel) dengan realisasi (50 dolar AS per barel), membuat subsidi energi membengkak Rp7,7 triliun. Jika kondisi seperti saat ini terus terjadi sampai akhir 2018, maka APBN kita bisa jebol di atas 2 digit hanya untuk subsidi energi.

Akan tetapi, yang harus diingat adalah kenaikan harga BBM juga akan meningkatkan pendapatan negara dari produksi minyak dan gas dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, nilainya mencapai Rp1,1 triliun setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.  Adanya peningkatan pendapatan ini seharusnya menjadi penyeimbang terhadap neraca keuangan negara yang dikhawatirkan jebol terutama untuk subsidi energi. Melihat kondisi ini, tidak selayaknya jika kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama BBM subsidi, dengan alasan jebolnya APBN.

Justru yang harus dilakukan adalah menggenjot produksi migas agar pendapatan negara bisa terus meningkat untuk menambal subsidi energi tersebut. Momen kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi stimulus bagi para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk lebih semangat melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Apalagi jika pemerintah bertindak bijak memberikan insentif-insentif yang menjanjikan, bukan tidak mungkin produksi migas kita bisa bangkit lagi setelah terpuruk dalam beberapa tahun terakhir.

Tentunya, pendapatan migas tersebut tidak sepenuhnya bisa diharapkan akan mengimbangi peningkatan subsidi energi. Upaya-upaya lain bisa dilakukan untuk menambal subsidi tersebut. Misalnya dengan melakukan pengetatan anggaran yang tidak diperlukan, seperti anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor, yang sempat menjadi pencitraan pemerintah di awal-awal masa kerjanya. Selain itu, program-program yang tidak realistis sebaiknya dihapus karena akan sangat mubadzir dan hanya menghabiskan uang negara. Jangan malah berpikir untuk mengurangi anggaran program infrastruktur yang bisa menghambat pembangunan di negeri ini.

Tentunya ini semua adalah pilihan bagi pemerintah. Kalau mau tetap dekat dengan rakyat, ya sebisa mungkin jangan sampai menaikkan harga BBM karena bisa menambah beban masyarakat kecil. Tapi kalau tetap mengambil jalan yang tidak populis, silakan saja menaikkan BBM. Toh, secara politis hal itu tidak terlalu sulit karena mayoritas Fraksi di DPR, kecuali Gerindra dan PKS, kemungkinan akan mendukung mereka. Tapi, Presiden Jokowi harus siap-siap menanggung risiko ditinggalkan pemilihnya di 2019 nanti. (pso)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF