BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak
Sebaiknya Infrastruktur Dibangun oleh Pemerintah, BUMN Pelaksana Saja

Pertama, hal utang BUMN yang teramat besar itu menjadi sangat memprihatinkan karena itu sebetulnya di luar daya kemampuan BUMN. Beban utang BUMN yang teramat besar itu terkait konsekuensi pembayaran bunga.

Kedua, saya menduga utang BUMN begitu besar sebenarnya ditujukan untuk menggeser utang pemerintah. Proyek-proyek yang sebenarnya merupakan ambisi pemerintah tapi disuruh BUMN yang mengerjakan, dan utangnya menjadi utang BUMN.

Adapun ihwal Penyertaan Modal Negara (PMN) memang ada, dan itu menjadikan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di BUMN.

Dengan saham mayoritas di BUMN, maka nanti ketika terjadi sesuatu hal dengan BUMN terkait utang-utangnya menyebabkan pemerintah akan turun tangan terlibat. Sehingga bagi pemerintah utang BUMN itu menjadi satu contingent Liability. Artinya, suatu utang tersembunyi yang telah terjadi dan nantinya belum pasti itu menjadi utang pemerintah. Atau bisa jadi utang pemerintah, bisa juga tidak.

Jadi kalau BUMN itu bisa melunasi utangnya maka pemerintah akan terlepas dari kewajiban turun membantu, dan jika BUMN itu gagal membayar maka itu akan menjadi beban pemerintah. Atau kalau tidak, minimal si BUMN dengan segala asetnya akan lepas diambil oleh kreditur. Menurut saya itu adalah permainan yang terlalu berisiko. Apalagi proyek-proyek yang dijalankan BUMN adalah proyek infrastruktur yang sangat berjangka panjang, yang pemasukannya kadang tidak sesuai untuk membayar cicilan utang dan bunga, dan biasanya tidak mampu dibebani seperti itu.

Lagipula umumnya biaya infrastruktur kita itu anggarannya lebih mahal dari standar Negara lain. Soal kualitas juga umumnya mengecewakan.

Ihwal pengalaman pemerintah jika infrastruktur dibangun swasta dan biasanya mangkrak, maka sebaiknya infrastruktur sebaiknya dibangun saja oleh pemerintah dan BUMN yang mengerjakan. Karena infrastruktur itu pada dasarnya adalah public goods.

Public goods bisa dibayar oleh pemerintah dengan APBN menggunakan uang pajak jadi tidak ada kewajiban membayar utang. Seharusnya demikian. Jadi hal itu memang menjadi beban pemerintah dan rakyat menikmati gratis. Lebih baik BUMN itu ditunjuk menjadi pelaksana saja supaya tidak mangkrak tapi dananya dari pemerintah dan utangnya menjadi beban pemerintah.

Tapi jangan semuanya juga jadi komersial. Pemerintah bisa membangun misalnya biayanya separuh dari pemerintah. Syukur-syukur bisa seluruhnya ditanggung pemerintah. Jalan tolnya juga bisa berbayar dulu tetapi ada jangka waktunya misalnya untuk 10 atau 20 tahun jika biayanya sebagian pemerintah yang menanggung.

Jalan tol itu sebetulnya jalan darurat kalau tidak ada jalan umum yang biasa dan tol itu sebagai jalan alternatif. Yang terjadi sekarang kadang cuma satu-satunya jalan tetapi dibuatkan jalan tol. Itu jelas tidak fair.

Jadi karena tidak lazim infrastruktur commercial goods itu dijadikan komersial penuh akibatnya langkah yang diambil berisiko. Pemerintah jadi contingent liability dan BUMN juga terancam menjadi tidak sehat. Jadi saya kira ini lebih banyak bermotif politik bahwa di jaman pemerintahan sekarang infrastrutur sukses tapi nanti pemerintahan berikutnya yang akan menanggung bebannya. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang